TNI Pelajari Putusan MK yang Berikan Kewenangan KPK Usut Korupsi di Institusi Militer

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Sabtu , 30 Nov 2024 - 08:05

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto.,//Foto:dok/net.--

tni pelajari putusan mk yang berikan kewenangan kpk usut korupsi di institusi militer                            radarlambar.bacakoran.co - markas besar (mabes) tni menyatakan komitmennya untuk menghormati putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait kewenangan komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan institusi militer. kepala pusat penerangan (kapuspen) tni mayjen tni hariyanto menjelaskan bahwa pihaknya akan mempelajari keputusan tersebut secara mendalam guna memahami implikasinya.
 
kapuspen tni mayjen hariyanto, dalam keterangannya kepada wartawan, jumat 29 november 2024 kemarin mengatakan, tni menghormati setiap keputusan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang di bidang konstitusi. dalam hal ini, tni akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut dan implikasinya terhadap institusi tni. ia menambahkan bahwa tni akan berkoordinasi dengan kpk, kejaksaan agung serta instansi terkait lainnya untuk memastikan implementasi putusan itu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
 
hariyanto menegaskan, langkah tersebut diambil untuk menjaga pelaksanaan hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengganggu tugas pokok tni dalam menjaga kedaulatan negara. dirinya juga memastikan agar pelaksanaan hukum tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga tidak mengganggu tugas pokok tni dalam melindungi negara.
 
latar belakang putusan mk
sebelumnya, mk mengabulkan gugatan perkara nomor 87/puu-xxi/2023 yang meminta agar kpk memiliki kewenangan penuh untuk menangani kasus korupsi di tubuh institusi militer. dalam putusannya, mk menyatakan bahwa pasal 42 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang kpk tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai secara khusus. pasal tersebut menyebutkan bahwa kpk berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.
mk menetapkan bahwa kewenangan kpk harus dimaknai mencakup proses penegakan hukum sejak awal, termasuk jika kasus ditemukan atau dimulai oleh kpk. dengan demikian, kpk dapat mengusut dugaan korupsi di institusi militer tanpa batasan yang sebelumnya ada.
 
gugatan oleh advokat
gugatan ini diajukan oleh seorang advokat, gugum ridho putra, yang mempermasalahkan frasa “mengoordinasikan dan mengendalikan” dalam pasal 42 uu 30/2002. ia berpendapat bahwa frasa tersebut menghambat kewenangan kpk untuk menangani kasus yang melibatkan institusi militer. mk pun memutuskan untuk mengakomodasi gugatan tersebut dengan memberikan interpretasi baru terhadap pasal 42, sehingga memperluas kewenangan kpk dalam penanganan korupsi.
 
implikasi bagi institusi militer
keputusan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di indonesia, termasuk dalam lingkup militer. dengan adanya kewenangan kpk untuk mengusut kasus korupsi di tubuh tni, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara oleh institusi militer diharapkan meningkat. namun, koordinasi dan penyesuaian dengan berbagai pihak terkait akan menjadi kunci untuk memastikan implementasi keputusan ini berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas tugas militer.
 
ke depan, tni berkomitmen untuk bekerja sama dalam mendukung penegakan hukum yang transparan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Sabtu, 30 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan