Menkes Tegaskan Penanggulangan TBC Prioritas Nasional untuk Indonesia
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.//Foto:dok/net.--
Radarlambar.Bacakoran.co - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang kini menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia berada di posisi kedua dunia dalam hal kasus TBC, setelah India, dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus baru setiap tahunnya. Menkes menyampaikan hal ini dalam acara Diseminasi Memo Kebijakan Tuberkulosis (TBC) 2024-2029, yang bertujuan mempercepat eliminasi TBC di tanah air.
Dikatakannya, untuk menanggulangi masalah TBC itu, pihaknya tidak bisa bergerak sendirian, karena itu diirnya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi bersama pemerintah. Ini bukan hanya program, tapi gerakan kolektif.
Menkes Budi menambahkan, penanggulangan TBC telah menjadi prioritas nasional, dan langkah-langkah strategis dalam memo kebijakan ini dirancang untuk memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai target eliminasi TBC pada 2030.
Memo kebijakan ini hasil dari diskusi publik yang diprakarsai oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI). Diskusi ini melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, serta komunitas, dan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengurangi angka kasus TBC yang terus menjadi isu kesehatan penting di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengingatkan bahwa TBC memiliki potensi penularan dan angka kematian yang tinggi, bahkan lebih besar dibandingkan Covid-19. Namun, Pratikno optimistis bahwa Indonesia dapat mengendalikan TBC, mengingat kesuksesan penanganan pandemi Covid-19 yang cepat dan efektif. Jika sebelumnya pemerintah mampu mengatasi Covid-19, maka kini harus bisa mengatasi TBC. Kuncinya adalah melihat masalah ini sebagai suatu krisis yang memerlukan kerja keras bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Nurul Nadia Luntungan, memaparkan bahwa memo kebijakan berfokus pada empat area kritis: akses pengobatan, standar tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, integrasi sistem informasi, dan pendanaan. Rekomendasi dalam memo tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, pengintegrasian kebijakan TBC dengan layanan kesehatan lainnya, serta mendekatkan layanan kepada komunitas berisiko tinggi.
Ditegaskannya, tantangan ini bagaikan badai yang harus di hadapi. Tapi, di balik badai itu ada peluang besar terutama dengan pemerintahan baru yang menjadikan penanggulangan TBC sebagai prioritas.