Maksimalkan Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas, BPH Migas Gandeng KKP -Pemkab
Kepala BPH Migas Erika Retnowati--
Radarlambar.bacakoran.co- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengumumkan kerja sama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.
Kerja sama ini diresmikan pada Kamis (12/12/2024) dalam acara Hilir Migas Conference & Expo 2024 di Jakarta.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menjelaskan bahwa kerjasama dengan KKP bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi dapat berjalan dengan tepat sasaran, terutama bagi sektor perikanan.
"Kami menandatangani kerja sama dengan KKP untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi ke sektor perikanan, yang sangat penting bagi masyarakat pesisir," ungkap Erika.
Sementara itu, untuk kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BPH Migas berharap dapat memperkuat pengawasan di daerah.
"Saat ini sudah ada 17 provinsi yang bekerja sama dengan BPH Migas dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di wilayah masing-masing," tambahnya.
Erika juga menyampaikan bahwa BPH Migas telah menyerahkan kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2025 kepada badan usaha penugasan, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.
"Kuota BBM untuk 2025 sudah kami serahkan kepada Pertamina dan AKR, termasuk hak khusus dalam bidang gas bumi," jelas Erika.
Menurut rencana, kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2025 mencakup 18,8 juta kiloliter untuk Solar, 525.000 kiloliter untuk minyak tanah, dan 31,2 juta kiloliter untuk Pertalite.(*)
- Tag
- Share
-
-
