PDI-P Tegas Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Dukung Pemilu Langsung

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 13:05

Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus.//Foto: Dok/net.--

Menurut Prabowo, dalam sehari-dua hari, biaya Pilkada bisa mencapai puluhan triliun. Ini melibatkan dana dari negara maupun para tokoh politik. Ia juga membandingkan sistem Pilkada di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dianggap lebih efisien.

Dikatakannya, di Malaysia, Singapura dan India, anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat bertugas memilih gubernur dan bupati. Dia menilai sistem ini efisien dan tidak memerlukan biaya besar.

Pertarungan Gagasan Demokrasi

Pernyataan Deddy Sitorus dan wacana dari Presiden Prabowo mencerminkan perbedaan pandangan mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, PDI-P memandang pemilu langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. Di sisi lain, Prabowo mengusulkan efisiensi dalam demokrasi melalui peran DPRD.

Diskusi ini diperkirakan akan memicu perdebatan di parlemen saat revisi Undang-Undang Pilkada mulai dibahas. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan suara rakyat dan efisiensi sistem menjadi tantangan utama bagi para pembuat kebijakan.(*)

pdi-p tegas tolak pemilihan kepala daerah oleh dprd, dukung pemilu langsung                            radarlambar.bacakoran.co – ketua dpp pdi perjuangan bidang pemenangan pemilu, deddy sitorus, menyatakan bahwa partainya tetap mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. pernyataan ini merupakan respons atas wacana yang dilontarkan presiden prabowo subianto mengenai pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd). menurut deddy, perubahan sistem tersebut dapat mengurangi hak rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya secara langsung.
 
deddy sitorus dalam konferensi pers di kantor dpp pdi perjuangan, menteng, jakarta pusat, jumat 13 desember 2024 kemarin mengaku, partainya tetap pada prinsip pemilu langsung, di mana kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat. sistem ‘one man, one vote’ adalah inti dari demokrasi yang diperjuangkan oleh pdi perjuangan. 
 
pilkada berbiaya tinggi bukan salah rakyat
deddy menolak anggapan bahwa sistem pemilihan langsung terlalu mahal. menurutnya, tingginya biaya pilkada lebih disebabkan oleh perilaku elite politik yang memanfaatkan kekuatan finansial untuk memperoleh pengaruh elektoral.
 
menurutnya, jangan hanya menyalahkan rakyat atas biaya tinggi dalam pilkada. faktanya, yang menggerakkan uang dalam proses ini adalah elite politik sendiri. deddy juga menekankan bahwa pdi-perjuangan akan mengeluarkan sikap resmi setelah rancangan revisi undang-undang pilkada mulai dibahas di parlemen.
 
karena itu, pdi perjuangan akan melakukan kajian mendalam terhadap usulan revisi undang-undang itu sebelum menyampaikan sikap resmi partainya.
 
pernyataan presiden prabowo
wacana perubahan sistem pilkada ini sebelumnya diungkapkan presiden prabowo subianto dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-60 partai golkar di sentul, bogor, kamis 12 desember 2024. prabowo menyebut bahwa biaya pilkada di indonesia sangat tinggi, dengan puluhan triliun rupiah dihabiskan dalam waktu 1-2 hari pelaksanaan.
 
menurut prabowo, dalam sehari-dua hari, biaya pilkada bisa mencapai puluhan triliun. ini melibatkan dana dari negara maupun para tokoh politik. ia juga membandingkan sistem pilkada di indonesia dengan negara-negara tetangga seperti malaysia, singapura, dan india, yang dianggap lebih efisien.
 
dikatakannya, di malaysia, singapura dan india, anggota dprd yang dipilih langsung oleh rakyat bertugas memilih gubernur dan bupati. dia menilai sistem ini efisien dan tidak memerlukan biaya besar.
 
pertarungan gagasan demokrasi
pernyataan deddy sitorus dan wacana dari presiden prabowo mencerminkan perbedaan pandangan mengenai sistem demokrasi di indonesia. di satu sisi, pdi-p memandang pemilu langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. di sisi lain, prabowo mengusulkan efisiensi dalam demokrasi melalui peran dprd.
 
diskusi ini diperkirakan akan memicu perdebatan di parlemen saat revisi undang-undang pilkada mulai dibahas. dalam konteks ini, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan suara rakyat dan efisiensi sistem menjadi tantangan utama bagi para pembuat kebijakan.(*)