Pemerintah dan DPR Siapkan Pembahasan Biaya Haji 2025, Diumumkan Akhir Desember Ini

Radarlambar.bacakoran.co -Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Penyelenggara Haji (BPH) telah menetapkan usulan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025. Usulan tersebut rencananya akan dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang dijadwalkan pada akhir Desember 2024. Nasaruddin menyebutkan bahwa pembahasan ini sangat penting, karena keputusan ini akan memengaruhi pelaksanaan haji 2025 dan harus mendapat kesepakatan dari DPR.

Menurut Nasaruddin, meski DPR saat ini sedang dalam masa reses, Komisi VIII DPR tetap menyisihkan waktu untuk membahas BPIH 2025. Dia berharap pembahasan dan penetapan anggaran bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga proses penyelenggaraan ibadah haji 2025 berjalan lancar.

Namun, Nasaruddin belum mengungkapkan besaran BPIH yang akan diajukan kepada DPR. Dia mengatakan angka tersebut baru akan disampaikan dalam rapat kerja dan akan dilihat apakah lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan BPIH 2024. Pembahasan ini memang sangat dinantikan, mengingat ada ekspektasi tinggi terkait kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, termasuk kesiapan pemerintah dan BPH dalam mengelola anggaran.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Komisi VIII telah siap untuk menggelar rapat di tengah masa reses jika Kemenag dan BPH sudah mengajukan besaran BPIH. Meski ada kekhawatiran tentang kurangnya waktu jika menunggu hingga Januari 2025, Marwan memastikan Komisi VIII akan berupaya agar pembahasan ini tidak tertunda.

Pada November 2024, rapat kerja antara Komisi VIII dan Kemenag terkait BPIH 2025 sempat tertunda karena adanya masalah terkait dualisme penyelenggaraan haji antara Kemenag dan BPH, setelah terbitnya dua peraturan presiden yang berbeda, yaitu Perpres No. 152 dan No. 154 tahun 2024. Namun, Menag Nasaruddin memastikan bahwa Kemenag tetap akan menangani penyelenggaraan haji dengan tetap berkoordinasi dengan BPH yang baru saja dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara kedua lembaga ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji 2025 dapat berjalan dengan lebih baik dan transparan. (*)