Pemkab Sambangi Ditjen KSDAE Kementerian LHK, Lengkapi Syarat Pemasangan Jaringan Listrik Wayharu

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hingga kini terus mengupayakan agar pelaksanaan pembangunan jaringan listrik menuju wilayah Wayharu di Kecamatan Bangkunat segera terwujud.

Salah satunya dengan menyambangi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia pada Senin 18 Desember 2023.

Kunjungan kerja tersebut di pimpin langsung Wakil Bupati Pesbar Ahmad Zulqoinin Syarif, S.H., bersama Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin., turut didampingi Kadis Lingkungan Hidup Pesbar Husni Arifin, S. Ip., Kabag Perekonomian dan SDA Ariswandi, S. Sos, M.P., dan Kabag Tata Pemerintahan Hendri Wijaya.

Dalam kunjungan itu, jajaran Pemkab Pesbar dan Ketua Komite II DPD RI  diterima oleh Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ahmad Munawir beserta jajaran di ruang rapat Ditjen KSDAE.

Kabag Perekoenomian dan SDA Ariswandi., menyampaikan tujuan kedatangan Pemkab Pesbar bersama Senator asal Provinsi Lampung tersebut dalam rangka menyampaikan komitmen masyarakat yang berada di empatPekon yang terdiri dari Pekon Way Haru, Pekon Way Tias, Pekon andar Dalam dan Pekon Siring Gading Kecamatan Bangkunat.

“ Komitemen tertulis dari masyarakat  tersebut merupakan salah satu syarat perjanjian kerjasama (PKS) antara PT. PLN Persero dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBS) untuk mewujudkan pembangunan insfrastruktur ketanagalistrikan sepanjang 14 kilometer dari  Way Heni sampai dengan Way Haru Kecamatan Bangkunat,” kata dia.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut  Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ahmad Munawir, menyambut baik kedatangan jajaran Pemkab Pesbar dan Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, mengingat pentingnya salah satu persyaratan yaitu komitmen masyarakat diempat pekon tersebut.

“ Pihak Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi akan segera memanggil Kepala Balai Besar TNBBS untuk menindak lanjuti agar PKS antara PT PLN Persero dengan Balai Besar TNBBS segera dilaksanakan sehingga harapan masyarakat segera terwujud,” jelasnya.

Menurutnya, terwujudnya program indonesia terang sampai ke daerah terpencil tentu akan berdampak pada semkain baiknya perekonomian masyarakat dan masyarakat di wilayah Way haru mendapatkan penerangan yang layak.

“ Sedangkan untuk perbaikan dokumen lingkungan yang merupakan persyaratan yang  juga merupakan syarat PKS diminta kepada pihak PT. PLN Persero UID Lampung untuk segera menyelesaikan perbaikan sehingga PKS antara kedua belah pihak segera dilaksanakan,” pungkasnya. (yogi/*)