Delapan Hakim Konstitusi Diadukan ke MKMK Terkait Putusan Pilkada

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Selasa , 24 Dec 2024 - 09:05

Gedung Mahkamah Konstitusi RI./ Foto : dok/net--

Radarlambar.Bacakoran.co - Sebanyak delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait putusan perubahan aturan dalam Undang-Undang Pilkada. Aduan ini dilayangkan oleh LQ Indonesia Law Firm, dengan alasan para hakim dianggap melampaui kewenangan dalam memutus perkara.

Latar Belakang Aduan

Pengaduan ini terkait dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diputuskan pada Agustus 2024. Di dalam putusan itu MK menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Hal ini dinilai melampaui permohonan yang diajukan oleh pemohon yakni Partai Buruh dan Partai Gelora.

Adi Gunawan, perwakilan dari LQ Indonesia Law Firm, Senin 23 Desember 2024 kemarin mengatakan, pihaknya melaporkan delapan dari sembilan hakim MK yang memutus perkara a quo.

Adi menilai para hakim melanggar Pasal 10 huruf g poin ke-3 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK. MK memutus perkara dengan menambahkan norma baru yang tidak dimohonkan, yang mana ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan konsep judicial restraint. Seharusnya hakim membatasi dirinya sesuai prinsip pemisahan kekuasaan.

Perubahan yang Dipermasalahkan

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip konstitusi. Pasal ini dianggap memiliki esensi yang sama dengan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional. MK juga menyatakan bahwa dampak inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) meluas ke Pasal 40 ayat (1), sehingga MK mengubah substansi pasal tersebut.

Isi Pasal 40 ayat (1) sebelum diubah adalah:

delapan hakim konstitusi diadukan ke mkmk terkait putusan pilkada                            radarlambar.bacakoran.co - sebanyak delapan hakim mahkamah konstitusi (mk) dilaporkan ke majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk) terkait putusan perubahan aturan dalam undang-undang pilkada. aduan ini dilayangkan oleh lq indonesia law firm, dengan alasan para hakim dianggap melampaui kewenangan dalam memutus perkara.
 
latar belakang aduan
 
pengaduan ini terkait dengan putusan mk nomor 60/puu-xxii/2024, yang diputuskan pada agustus 2024. di dalam putusan itu mk menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di dprd. hal ini dinilai melampaui permohonan yang diajukan oleh pemohon yakni partai buruh dan partai gelora.
 
adi gunawan, perwakilan dari lq indonesia law firm, senin 23 desember 2024 kemarin mengatakan, pihaknya melaporkan delapan dari sembilan hakim mk yang memutus perkara a quo. 
adi menilai para hakim melanggar pasal 10 huruf g poin ke-3 peraturan mk nomor 1 tahun 2023 tentang mkmk. mk memutus perkara dengan menambahkan norma baru yang tidak dimohonkan, yang mana ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan konsep judicial restraint. seharusnya hakim membatasi dirinya sesuai prinsip pemisahan kekuasaan.
 
perubahan yang dipermasalahkan
 
dalam putusan nomor 60/puu-xxii/2024, mk menyatakan pasal 40 ayat (3) uu pilkada inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip konstitusi. pasal ini dianggap memiliki esensi yang sama dengan pasal 59 ayat (1) uu nomor 32 tahun 2004, yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional. mk juga menyatakan bahwa dampak inkonstitusionalitas pasal 40 ayat (3) meluas ke pasal 40 ayat (1), sehingga mk mengubah substansi pasal tersebut.
 
isi pasal 40 ayat (1) sebelum diubah adalah:
 
dalam pasal itu disebutkan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi dprd atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah di dalam pemilihan umum anggota dprd di daerah yang bersangkutan.
 
namun, setelah putusan mk, persyaratan tersebut diubah menjadi lebih rinci dengan kategori berdasarkan jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota. contohnya, untuk provinsi dengan jumlah penduduk di atas 12 juta jiwa, partai politik hanya memerlukan minimal 6,5% suara sah untuk mengajukan pasangan calon.
 
kritik terhadap putusan mk
 
adi gunawan menilai bahwa dengan membuat norma baru, mk telah bertindak sebagai pembentuk undang-undang (“positif legislator”). padahal, kewenangan tersebut seharusnya berada pada dpr dan presiden sesuai pasal 5 ayat (1) uud 1945.
 
ditegaskannya, hakim mk seharusnya menjaga prinsip-prinsip judicial restraint, di mana para hakim tidak boleh melampaui kewenangan sebagai pengadil. putusan itu justru menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip negara hukum.
 
respons dan implikasi
 
putusan mk ini menuai polemik di kalangan publik dan pengamat hukum. sebagian mendukung langkah mk karena dinilai membuka ruang demokrasi yang lebih inklusif, sementara sebagian lainnya mengkritik putusan tersebut sebagai bentuk penyimpangan.
 
hingga kini, mkmk belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini. namun, kasus ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas dan independensi lembaga kehakiman dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di indonesia.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Rabu, 25 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan