Selamatkan Pekerja Sritex, Komisi VII Minta Presiden Prabowo Kawal Langsung

Radarlambar.bacakoran.co– Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam upaya penyelamatan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terancam pailit.

Menurut Saleh, pengaruh langsung dari Presiden sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan tekstil raksasa ini, yang menyerap lebih dari 50.000 karyawan.

"Saya berharap Presiden Prabowo bisa ikut mengawasi secara langsung. Masalah ini sangat besar, dan kami yakin peran aktif Presiden atau penunjukan anggota kabinet terkait bisa membuat PT Sritex tetap beroperasi. Ini untuk menghindari PHK massal atau pengangguran yang bisa terjadi," ujar Saleh dalam keterangannya, Kamis (26/12).

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh PT Sritex semakin memperburuk keadaan perusahaan, yang tetap berstatus pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga Semarang.

Menurut Saleh, jika PT Sritex dibiarkan pailit, dampaknya akan sangat luas, mulai dari terganggunya sistem produksi hingga distribusi, yang berpotensi mempengaruhi kehidupan ribuan pekerja.

"Industri tekstil kita sedang menghadapi kesulitan. Jika PT Sritex terus terpuruk, sangat mungkin ribuan pekerja akan kehilangan mata pencaharian," ungkap Saleh.

Sebagai langkah penyelamatan, Saleh mengungkapkan bahwa pemerintah harus berfokus pada upaya menjaga keberlanjutan operasional perusahaan, terutama untuk melindungi hak-hak para karyawan.

"Banyak karyawan yang sudah dirumahkan atau tidak bekerja karena bahan baku habis. Ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," tambahnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat menjanjikan bahwa pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi karyawan PT Sritex, meski dengan adanya keputusan MA yang menolak kasasi.

"Kami masih berharap ada langkah taktis dan sistematis yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menyelamatkan industri ini dan pekerjanya," tutup Saleh. 

Pemerintah, menurut Saleh, harus segera memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi situasi sulit ini, agar masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan.(*)