Pemkab Lampung Barat Tunggu Rekomendasi untuk Seleksi JPTP

BALIKBUKIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Gubernur Lampung terkait pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang saat ini masih lowong. Hingga kini, sejumlah jabatan strategis di Pemkab Lampung Barat belum terisi oleh pejabat definitif, dan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt.).

Beberapa posisi penting di Pemkab Lampung Barat yang masih kosong antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektur, dan Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum.

Pj. Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman M.M., menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah mengajukan permohonan rekomendasi kepada BKN, Mendagri, dan Gubernur untuk segera mengisi jabatan-jabatan tersebut. Namun, hingga saat ini, rekomendasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses seleksi terbuka untuk JPTP tersebut belum diterima.

“Pemerintah daerah sudah mengusulkan ke BKN, Mendagri, dan Gubernur. Namun, sampai sekarang rekomendasinya belum ada,” ungkap Drs. Nukman, M.M., pada Senin, 18 November 2024.

Lebih lanjut, Nukman menjelaskan bahwa untuk mengisi posisi eselon II yang kosong, Pemkab Lampung Barat harus menjalankan proses seleksi terbuka JPTP. “Sampai saat ini, ada sembilan jabatan eselon II yang kosong. Jabatan tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt.),” tambahnya.

Menurut Nukman, pelaksanaan seleksi terbuka JPTP merupakan langkah yang harus ditempuh agar jabatan-jabatan tersebut dapat diisi oleh pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Pemkab Lampung Barat sudah mengajukan permohonan ke BKN dan Kemendagri agar proses seleksi terbuka dapat segera dilaksanakan.

“Demi kelancaran pemerintahan dan kinerja Pemkab Lampung Barat, kami berharap proses seleksi terbuka ini dapat segera dilaksanakan setelah rekomendasi dari BKN dan Mendagri diterima,” tegasnya.

Pemkab Lampung Barat berharap agar proses seleksi dapat dilaksanakan secepatnya agar tidak ada kekosongan jabatan yang berlarut-larut, serta memberikan kesempatan bagi pejabat definitif yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengisi posisi-posisi penting tersebut.

Dengan adanya proses seleksi ini, diharapkan kinerja Pemkab Lampung Barat dapat lebih optimal, serta memberikan dampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai langkah selanjutnya, Pemkab Lampung Barat akan terus memantau perkembangan rekomendasi yang akan diberikan oleh BKN dan pihak terkait. (adi/nopri)