Buku Roadmap Dilaunching, Peran dan Komitmen Multipihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa

BALIKBUKIT - Sebanyak 25 pekon penyanga di wilayah Kabupaten Lampung Barat mengalami konflik antara manusia dan satwa liar secara intensif yang melibatkan gajah, harimau dan beruang.

Tentu, hal itu menimbulkan kerugian dan berdampak pada kerusakan rumah, lahan pertanian, hingga kematian hewan ternak milik warga masyarakat.

Dalam rangka mengatasi dan meminimalisir agar konflik tersebut tidak kian parah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat melaunching buku peta jalan (road map) peran dan komitmen multi pihak terhadap mitigasi konflik satwa dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan tahun 2023-2028.

Buku peta jalan tersebut merupakan hasil rancangan Pemkab Lampung Barat bersama Wildlife Conservation Society Indonesian Program (WCSIP) yang dilaunching langsung oleh Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, MM di Aula Kenghatun Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKD) pada Kamis 21 Desember 2023.

Peluncuran buku roadmap tersebut dilakukan secara resmi oleh Bupati Lampung Barat melalui pemberian buku secara simbolis kepada perwakilan para pihak dan disaksikan langsung Tim Koordinasi Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung Jerry Imansyah, Kepala Balai TNBBS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maris Feriyadi, Kabid Perlindungan dan Konservasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Zurhadir, dan sejumlah Camat yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Pj. Bupati Drs. Nukman, MM menuturkan, buku peta jalan tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah, serta masyarakat.

Hadirnya langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani konflik manusia dan satwa liar di wilayah Kabupaten Lampung Barat serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan di 25 pekon pada 12 kecamatan yang terdampak konflik.  "Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi peta jalan terwujudnya penghidupan berkelanjutan melalui model pengelolaan atau mitigasi konflik manusia dan satwa luar harmonis, afaptif, responsif, dan bertanggung jawab serta meningkatnya perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat," ungkap Nukman.

Melalui launching peta jalan itu, Nukman berharap poin-poin teknis pada sasaran rencana kerja dan kegiatan mitigasi konflik dapat diimplementasikan pihak-pihak terkait yang hadir di forum tersebut, terutama perangkat daerah, kecamatan dan pemerintah pekon. "Pekon bisa menjadikan buku peta jalan sebagai salah satu dasar dalam mengalokasikan anggaran guna melakukan mitigasi bencana, termasuk bencana yang ditimbulkan oleh konflik satwa dan peningkatan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) M Henry Faisal, S.H, M.H mengungkapkan, tahapan penyusunan Roadmap Mitigasi Konflik manusia dan satwa di Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan mulai pada Desember 2022 melalui proses Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pihak terkait. 

Lalu,  pada tanggal 5 sampai dengan 6 September 2023, telah dilaksanakan FGD terakhir yang menghasilkan draf final Roadmap Peran dan Komitmen Multi Pihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan. Dalam Road Map yang disusun ini menggambarkan peran serta Multi Pihak, rencana program/kegiatan masing-masing pihak, timline waktu pelaksanaan kegiatan dan pagu indikatif. 

“Road Map dimaksud harapannya bisa menjadi dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah, NGO dan Dunia Usaha dan Perbankan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung kegiatan mitigasi konflik satwa liar dan penguatan perekonomian masyarakat. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah telah tersusunnya Buku Peta Jalan (Roadmap) Peran dan Komitmen Multipihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Tahun 2023-2028,” tegas Henry

Lebih jauh dia mengatakan, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut yaitu menyosialisasikan buku peta jalan sebagai panduan bagi OPD dan Desa dalam menyusun rencana program dan anggaran serta mendiskusikan peluang pendanaan dan kemitraan dalam mengimplementasikan peta jalan. 

“Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini yaitu tersosialisasikan dan terdistribusikannya buku Roadmap kepada pihak-pihak kunci serta dihasilkannya poin-poin arahan teknis, peluang pendanaan, dan kemitraan dalam mengimplementasikan peta jalan,” pungkas dia. (lusiana)