Mengenal Kenaikan PPN 2025: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Radarlambar.Bacakoran.co - Beberapa waktu terakhir, isu mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semakin menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak yang khawatir bahwa harga barang dan jasa akan melonjak drastis akibat kebijakan ini. Namun, apakah benar kenaikan PPN menjadi satu-satunya penyebab tingginya harga barang? Ternyata, ada faktor lain yang lebih dominan, yakni adanya peluang untuk memperoleh keuntungan lebih besar yang dimanfaatkan oleh pelaku distribusi.

Apa Itu PPN dan Bagaimana Pengaruhnya?

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. PPN sebenarnya hanya dikenakan pada konsumen akhir, bukan di seluruh rantai distribusi. Ini berarti, bagi pelaku usaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mereka dapat mengkreditkan kembali PPN yang dibayar pada pembelian barang, sehingga tidak akan menambah beban mereka. Sebagai contoh, seorang distributor yang membeli barang senilai Rp1.000.000 dengan PPN 11% (Rp110.000) dan kemudian menjualnya dengan harga yang telah ditambahkan PPN, tidak benar-benar menanggung biaya pajak tersebut, melainkan hanya memungutnya dari konsumen akhir.

Namun, untuk pelaku usaha non-PKP, mereka tidak bisa mengkreditkan PPN yang mereka bayar, sehingga mereka menanggung sepenuhnya beban tersebut.

Apakah Kenaikan PPN Memang Menyebabkan Lonjakan Harga?

Sering kali, sat pemerintah mengumumkan kenaikan PPN, harga barang dan jasa langsung meroket, meskipun seharusnya dampaknya minimal. Misalnya, jika sebuah barang dengan harga Rp1.000.000 dikenakan PPN 11%, maka harga barang tersebut menjadi Rp1.110.000. Jika PPN naik menjadi 12% maka harga barang itu hanya akan naik menjadi Rp1.120.000, yaitu selisihnya hanya Rp10.000 bukan 9% seperti yang banyak disampaikan oleh media atau pihak lain.

Namun, kenyataannya, beberapa pihak di jalur distribusi memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga barang lebih besar dengan alasan "penyesuaian PPN". Banyak di antaranya yang tidak mengacu pada perhitungan yang benar, tetapi lebih memanfaatkan momen tersebut untuk meraup keuntungan lebih besar.

Peran Media dalam Memperburuk Persepsi

Kurangnya edukasi mengenai mekanisme PPN yang tepat bisa menyebabkan masyarakat menerima informasi yang salah. Media memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan penjelasan yang jernih tentang dampak sebenarnya dari kenaikan PPN, bukan hanya menyoroti dampak negatif tanpa menyertakan konteks yang benar.

Jika masyarakat lebih memahami bagaimana PPN seharusnya bekerja, mereka akan lebih kritis terhadap narasi kenaikan harga yang tidak berdasar. Oleh karena itu, peran media dalam memberikan edukasi yang akurat sangatlah penting.

 Langkah untuk Mengurangi Dampak Negatif

Walaupun kenaikan PPN dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan, dampak negatif yang muncul akibat kesalahpahaman tentang pajak ini harus diatasi dengan segera. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang tidak sah dalam distribusi barang, misalnya menaikkan harga secara berlebihan dengan alasan kenaikan PPN. Bagi pihak yang terbukti melanggar, sanksi tegas perlu diterapkan.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam pemahaman yang lebih baik mengenai sistem perpajakan melalui pendidikan dan literasi pajak yang lebih luas, agar mereka lebih paham dan tidak mudah terjebak dalam kesalahan persepsi.

PPN Bukan Ancaman, Namun Peluang

Kenaikan PPN sebenarnya bukan penyebab utama dari lonjakan harga barang yang signifikan. Praktik yang memanfaatkan situasi dan kurangnya pemahaman tentang PPN itulah yang seharusnya menjadi perhatian utama. Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami sistem perpajakan dan tidak terjebak dalam isu yang tidak berdasar.

Pemerintah, media, dan pelaku usaha harus bekerjasama dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang PPN, sehingga dampak negatif dapat diminimalisir. Dengan begitu, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai tanpa merugikan kesejahteraan masyarakat. (*)