Ketua KPK Minta Menteri yang Belum Laporkan LHKPN Segera Tindak Lanjut: "Saya Yakin Mereka Patuh"

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 08:05

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto.//Foto:dok/net.--

ketua kpk minta menteri yang belum laporkan lhkpn segera tindak lanjut: "saya yakin mereka patuh"                            radarlambar.bacakoran.co  – ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk), setyo budiyanto, mengimbau para menteri yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) untuk segera mematuhi kewajiban tersebut. ia menyebutkan bahwa direktorat lhkpn kpk akan terus melakukan evaluasi dan memberikan imbauan kepada para pejabat terkait.
 
setyo budiyanto di gedung kpk, jakarta, jumat 3 januari 2025 kemarin mengaku, pihaknya akan menghimbau melalui direktorat lhkpn. hal ini akan disampaikan secara detail, dan akan dievaluasi kembali secara berkala.
 
setyo optimistis jumlah menteri yang belum melaporkan lhkpn sudah berkurang, mengingat kepatuhan dan kedisiplinan para pejabat dalam memenuhi kewajiban tersebut.
 
diakuinya, diperkirakan dari 52 orang yang awalnya belum melaporkan, kini sebagian besar sudah menyelesaikannya. dan dirinya berkeyakinan angka itu akan terus berkurang.
 
ia juga menambahkan, jika dirinya percaya jika para menteri adalah individu yang patuh dan disiplin. tinggal masalah waktu saja bagi mereka untuk menyelesaikan laporan ini tersebut
 
capaian laporan lhkpn pejabat negara
 
sebelumnya, wakil ketua kpk johanis tanak mengungkapkan bahwa hingga awal desember 2024, baru 72 dari total 124 pejabat di kabinet merah putih yang menyerahkan lhkpn. berdasarkan data per 4 desember 2024, dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, sebanyak 36 orang (70%) telah melaporkan kekayaannya.
 
untuk kategori wakil menteri dan wakil kepala lembaga setingkat menteri, sebanyak 30 dari total 57 orang (52%) telah memenuhi kewajiban tersebut. sementara itu, dari utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus, baru 6 orang (40%) dari 15 yang menyerahkan lhkpn.
 
johanis menegaskan bahwa batas akhir penyampaian lhkpn bagi pejabat adalah tiga bulan setelah pelantikan. pihaknya mengingatkan bahwa tenggat waktu bagi penyelenggara negara untuk menyampaikan lhkpn adalah tiga bulan sejak tanggal pelantikan.
 
tingkat kepatuhan menurun
 
pada tahun 2024, tingkat kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan lhkpn mencapai 91,11%. angka itu tercatat menurun dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. kpk berharap seluruh pejabat yang belum melaporkan segera menindaklanjuti kewajiban ini untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan