DBH Provinsi Masih Belum Jelas

PESISIR TENGAH - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hingga kini masih menunggu kepastian terkait dengan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, terutama untuk DBH tahun 2024.

Kepala BPKAD Kabupaten Pesbar, Mizar Diyanto, S.E., M.P., mengatakan, pembayaran DBH itu merupakan bagian dari pendapatan daerah yang diperuntukkan bagi Kabupaten Pesbar, yang diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan dan kegiatan operasional daerah. Namun, hingga saat ini, Pemprov Lampung belum mencairkan dana tersebut.

“Berdasrakan informasi bahwa untuk DBH tahun 2024 itu akan dibayarkan secara bertahap oleh Pemprov Lampung, sedangkan ditahun 2025 belum ada informasi lebih lanjut,” katanya.

Dikatakannya, pembayaran DBH tahun 2024 untuk setiap daerah, termasuk Pesbar, akan dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan teknis dan administrasi yang perlu diselesaikan oleh Pemprov Lampung sebelum dana tersebut dapat dicairkan ke daerah-daerah penerima. Bahkan, terkait dengan rencana pembayaran DBH 2024, Pemprov Lampung berencana untuk melaksanakan pembayaran secara bertahap hingga tahun anggaran 2028 mendatang.

“Pembayaran bertahap ini mencakup tahun anggaran berjalan, termasuk tahun 2025 yang kemungkinan besar juga akan dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.

Masih kata dia, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pemprov Lampung mengenai besaran sisa DBH tahun 2024 yang akan diterima Kabupaten Pesbar dan jadwal pembayarannya. Karena memang, bahwa pembayaran DBH untuk Kabupaten Pesbar tahun 2024 ini belum dilakukan, dan pemkab masih menunggu realisasi dari Pemprov Lampung terkait dengan hal tersebut.

“Informasi yang kami terima bahwa pembayaran akan dilakukan bertahap, dan kemungkinan besar tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, termasuk 2025, akan dilakukan dengan cara yang sama,” ungkapnya.

Ditambahkannya, koordinasi dengan Pemprov Lampung akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran DBH dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebab, DBH ini sangat penting bagi keberlanjutan program-program pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Pesbar.

“Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, yang tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat setempat,” pungkasnya. *