Program MBG, Sinergi Pemerintah dan Pengusaha Memperkuat Ekonomi dan Gizi

Radarlambar.bacakoran.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diluncurkan pada Januari 2025 mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk dunia usaha. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan melibatkan UMKM dan sektor pertanian lokal.

Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program MBG sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi domestik. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menjelaskan bahwa anggaran ini akan mendukung ribuan UMKM agar bisa masuk ke dalam ekosistem program, meningkatkan daya saing mereka di pasar, serta menciptakan rantai pasok yang luas dari sektor pertanian hingga distribusi.

”Program ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memperkuat sektor pertanian dan distribusi pangan, serta membantu UMKM naik kelas,” ujar Yukki, seraya menambahkan bahwa skema ini diyakini mampu menekan angka pengangguran secara signifikan.

Pemerintah menekankan pentingnya manfaat ekonomi program ini bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa MBG akan memberdayakan koperasi dan UMKM di sekitar sekolah agar mereka turut berkontribusi dalam penyediaan bahan makanan bergizi.

”Tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, sekaligus mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha sekitar,” jelas Muhaimin.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut bahwa program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup siswa sekolah, ibu hamil, hingga balita. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bahan makanan seperti beras, ayam, telur, dan sayuran akan dipasok langsung dari petani lokal, sehingga memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dukungan dari dunia usaha juga terus mengalir untuk program MBG. Pengusaha besar didorong untuk menjalin kemitraan dengan koperasi dan BUMDes, sehingga manfaat ekonomi dapat lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal penyediaan protein, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menyuplai ikan sebagai sumber protein utama dalam program ini.

”Ini adalah langkah strategis menuju swasembada protein nasional dan sekaligus mengembangkan ekonomi berbasis kelautan," ujar Budi.

Dari sisi dampak jangka panjang, program MBG dinilai sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menilai bahwa MBG bukan hanya sekadar program pemenuhan gizi, tetapi juga penggerak ekonomi daerah yang melibatkan banyak sektor.

”Asupan gizi yang cukup akan menciptakan generasi unggul, yang nantinya menjadi tenaga produktif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelas Herman.

Meski program ini diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp420 triliun per tahun, pemerintah optimistis bahwa manfaat jangka panjangnya akan jauh lebih besar, baik bagi perekonomian maupun bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Sinergi antara pemerintah, pengusaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat menjadi kunci sukses program MBG. Dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menunjukkan kepercayaan terhadap visi besar yang ingin dicapai melalui program ini.

“Pembangunan manusia yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan populasi yang sehat dan produktif, daya saing Indonesia di kancah global akan semakin kuat," tutup Herman.(*/rinto)