Gratifikasi, Apa itu?

Reporter: a2n |

Editor: a2n |

Jumat , 29 Dec 2023 - 20:09

Rimma Novelly Rumahorbo (Kepala Subbag Umum KPPN Liwa)--

gratifikasi, apa itu?                            radar lambar - tanggal 9 desember diperingati sebagai hari antikorupsi sedunia yang merupakan sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik agar bersikap antikorupsi. 
gratifikasi menurut uu nomor 31 tahun 1999 jo uu nomor 20 tahun 2001 adalah  pemberian dalam arti luas, yakni meliputi  pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi. 
penerima gratifikasi diancam hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.
menerima gratifikasi illegal termasuk bentuk tindak pidana korupsi, meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara. 
bagaimana hal ini bisa disebut tindak pidana korupsi?
sebagimana uu nomor 31 tahun 2001 setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak professional,  sehingga tidak dapat melaksankaan tugasnya dengan baik.
apa yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara jika ada gratifikasi? 
menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan;
melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi kepada unit pengelola gratifikasi (upg) atau  secara langsung kepada  komisi pemberantas korupsi (kpk);
melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai dengan ketentuan peraturan uu dan/ atau penetapan kpk, melalui upg atau langsung ke kpk.
ada 2 kategori gratifikasi menurut uu nomor 20 tahun 2001, yaitu:
kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan.
     gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan
kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;
keuntungan yang berlaku umum, penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi;
manfaat yang berlaku umum misalnya dari koperasi kepegawaian atau organisasi sejenis (dasar keanggotaan);
perangkat atau perlengkapan peserta kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan dll;
hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi/sosialisasi sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan;
hadiah kejuaraan yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan;
penghargaan berupa uang atau barang yang berkaitan peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah sesuai peraturan;
hadiah yang berlaku umum hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang tidak terkait dengan kedinasan;
kompensasi/honor profesi diluar kedinasan yang tidak terkait tugas dan kedinasan, tidak terdapat conflic of interest (coi) dan tidak melanggar aturan/kode etik;
kompensasi yang diterima terkait kedinasan berupa honorarium, transportasi akomodasi dan pembiayaan sesuai standar sepanjang tidak ada pembiayaan ganda;
karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara diantaranya pertunangan, pernikahan, kelahiran, duka, promosi jabatan;
pemberian terkait tunangan, nikah, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, upacara adat/agama dengan batasan maksimal rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberi;
pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami diri atau keluarga penerima gratifikasi sepanjang tidak ada coi dan wajar/patut;
pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian < rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak ada coi;
pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat coi;
pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum;
pemberian kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu atau penyelenggara negara (pn).
gratifikasi dapat muncul dengan wajah yang manis, namun perlahan menggerus integritas seseorang hingga habis. maka dari itu sangat penting bagi semua orang, terutama pegawai negeri atau penyelenggara negara menanamkan sikap antikorupsi dan menjaga integritas guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar, 30 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan