Anggaran Terpangkas 54 Persen, Komisi Yudisial Terhambat Dalam Melaksanakan Fungsi-fungsinya

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Selasa , 04 Feb 2025 - 19:33

Anggaran Komisi Yudisial Dipangkas. -foto istimewa-

anggaran terpangkas 54 persen, komisi yudisial terhambat dalam melaksanakan fungsi-fungsinya                            radarlambar.bacakoran.co - komisi yudisial (ky) mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran mereka sebesar 54 persen berdampak pada kinerja lembaga tersebut.
menurut ky, anggaran yang tersisa tidak cukup untuk mendukung operasional dan berbagai program yang seharusnya dilaksanakan.
juru bicara ky, mukti fajar, mengonfirmasi bahwa setelah memeriksa anggaran yang ada, lembaga tersebut mendapati bahwa sisa anggaran yang tersedia tidak cukup untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari mereka. 
hal ini mengakibatkan terhentinya sejumlah layanan dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
 
layanan yang terpengaruh oleh pemangkasan anggaran
setidaknya lima layanan yang telah direncanakan ky mengalami gangguan karena anggaran yang dipangkas, di antaranya:
1. seleksi hakim agung yang telah disiapkan sejak awal tahun.
2. tindak lanjut terhadap laporan masyarakat yang masuk, dari tahap administrasi hingga pemeriksaan.
3. program peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
4. kegiatan advokasi untuk hakim.
5. dukungan terhadap hubungan antar lembaga serta layanan informasi.
mukti fajar menekankan bahwa dengan anggaran yang terbatas ini, ky tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya secara efektif.
 
rencana penyelesaian dan solusi
mukti menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat untuk mencari solusi terkait anggaran yang terbatas ini. 
ky berharap bisa mendapatkan tambahan anggaran agar bisa terus menjalankan tugas penting mereka dalam memastikan keadilan bagi masyarakat.
“tidak seharusnya lembaga negara tidak dapat bekerja hanya karena masalah anggaran,” tegas mukti.
 
latar belakang pemangkasan anggaran
pemangkasan anggaran ini tercatat dalam surat menteri keuangan nomor s-37/mk.02/2025 yang dikeluarkan pada 24 januari 2025, terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga dalam apbn tahun anggaran 2025. 
ini juga merupakan bagian dari kebijakan presiden prabowo subianto yang meminta kementerian dan lembaga untuk berhemat.
instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 mengarahkan penghematan anggaran negara sebesar rp 306,6 triliun, yang terdiri dari penghematan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar rp 50,5 triliun. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Rabu, 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan