Pelantikan Deddy Corbuzier Sebagai Staf Khusus Menhan: Kontroversi dan Kritik Soal Pemborosan Anggaran

Radarlambar.bacakoran.co -Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, pada 11 Februari 2025, menimbulkan gelombang kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang menilai pengangkatan ini tidak memiliki urgensi yang jelas, bahkan berpotensi menjadi pemborosan anggaran pemerintah, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang digencarkan.

Selain Deddy Corbuzier, pelantikan ini juga menyertakan beberapa individu lainnya sebagai stafsus, termasuk akademisi dan mantan pejabat tinggi. Menurut pihak Kementerian Pertahanan, pengangkatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan Indonesia dengan menghadirkan berbagai pihak yang dapat berkontribusi dalam inovasi kebijakan di sektor pertahanan.

Namun, kritikan datang dari banyak pihak yang menilai langkah ini bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan semua kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya, pengangkatan stafsus ini terjadi di saat banyak kementerian lain dipaksa mengurangi anggaran hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai mereka.

Beberapa kalangan melihat bahwa pengangkatan Deddy dan stafsus lainnya justru menunjukkan adanya ketidakjelasan arah kebijakan penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintah. Kritik semakin tajam mengingat Kementerian Pertahanan adalah satu-satunya kementerian yang tidak terkena dampak pemangkasan anggaran, meskipun anggaran yang dialokasikan untuk kementerian ini mencapai ratusan triliun. Banyak yang berpendapat bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, justru dialokasikan untuk penambahan jabatan stafsus yang dianggap tidak mendesak.

Sebagian besar kritik juga menyoroti latar belakang Deddy Corbuzier yang lebih dikenal sebagai entertainer dan influencer ketimbang seorang ahli di bidang pertahanan. Mereka mempertanyakan relevansi kehadiran Deddy dalam struktur Kementerian Pertahanan, terutama mengingat perannya yang lebih sering mengedepankan gaya komunikasi yang kontroversial. Banyak yang berpendapat bahwa gaya komunikasi Deddy, yang sering kali memicu ketegangan dan kontroversi, tidak cocok untuk posisi di kementerian yang bertanggung jawab atas sektor pertahanan dan keamanan nasional.

Pemerintah membela pengangkatan Deddy dengan alasan bahwa keahlian dalam komunikasi publik yang dimilikinya dapat membawa dampak positif dalam sosialisasi kebijakan pertahanan kepada masyarakat luas. Terlebih, pengaruh Deddy yang besar di media sosial diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk kalangan bawah, terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan.

Namun, sejumlah pihak tetap menilai bahwa keputusan ini lebih didorong oleh faktor politik, bukan berdasarkan kebutuhan riil atau keahlian yang relevan dengan bidang pertahanan. Mereka meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam menjelaskan alasan di balik pengangkatan stafsus ini serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif terhadap kebijakan sektor pertahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan ini akhirnya menjadi sorotan besar, mengingat kedudukannya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlaku. Ke depan, pemerintah diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, dan menghindari penambahan jabatan yang tidak mendesak, terlebih jika diikuti dengan anggaran yang tidak efisien. (*)