Pernyataan Kekecewaan Presiden Prabowo Subianto tentang "Raja Kecil"

Radarlambar.bacakoran.co - Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap beberapa pihak dalam pemerintahannya yang tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan ini menarik perhatian publik, terutama ketika Prabowo menyebut adanya pihak dalam birokrasi yang merasa "sudah kebal hukum" dan "menjadi raja kecil". Dalam amanatnya pada acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Surabaya pada 5 Februari 2025, Prabowo menyatakan bahwa ada beberapa orang yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkannya, meski ia tidak menyebutkan siapa yang dimaksud.

Pernyataan ini muncul tak lama setelah isu reshuffle kabinet mulai mencuat. Prabowo menegaskan bahwa mereka yang tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran akan ditindak tegas. Menurut pengamat politik, Kunto Adi Wibowo, pernyataan Prabowo bertujuan untuk mengingatkan jajarannya tentang keseriusannya dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kunto juga berpendapat bahwa jika ada birokrat yang melawan kebijakan, Prabowo bisa dengan mudah mengambil tindakan, termasuk dengan melakukan mutasi atau reshuffle kabinet.

Analisis serupa juga disampaikan oleh Agung Baskoro dari Trias Politika, yang melihat pernyataan Prabowo sebagai penegasan komitmennya terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan cara pemerintahannya menghadapi tantangan internal. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran, Prabowo sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengurangi anggaran negara hingga Rp306,69 triliun, yang memengaruhi anggaran kementerian dan transfer ke daerah.

Di tengah upaya efisiensi ini, publik menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja beberapa menteri, seperti yang tercatat dalam survei KedaiKOPI yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terkait perilaku menteri dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Walaupun demikian, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, menegaskan bahwa pernyataan Prabowo mengenai "raja kecil" merupakan hal yang berlaku umum dan menyebut bahwa meskipun ada pihak yang menolak efisiensi anggaran, kebijakan tersebut akan tetap dilanjutkan demi kebaikan negara dan masyarakat. (*/rinto)