Kuasa Hukum Harap Penundaan Praperadilan Hasto Bukan Upaya KPK Mengebut Berkas

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Senin , 03 Mar 2025 - 13:36

Hasto Kristiyanto dan Tim Pengacaranya.//dok/net.--

kuasa hukum harap penundaan praperadilan hasto bukan upaya kpk mengebut berkas                            radarlambar.bacakoran.co -  tim hukum komisi pemberantasan korupsi (kpk) meminta penundaan sidang praperadilan jilid ii yang diajukan oleh sekretaris jenderal (sekjen) pdip, hasto kristiyanto, terkait penetapan status tersangka. kuasa hukum hasto, maqdir ismail, berharap penundaan ini bukan upaya kpk untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara dan menggugurkan praperadilan.
 
maqdir ismail di pengadilan negeri jakarta selatan, senin 3 maret 2025 mengatakan, pihaknya berharap hal itu bukan sekadar akal-akalan agar kpk bisa menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkannya ke pengadilan. jika itu terjadi, maka seolah-olah permohonan praperadilan itu menjadi tidak relevan karena perkara pokok sudah dilimpahkan. 
 
maqdir menambahkan bahwa jika kpk melimpahkan berkas sebelum praperadilan selesai, maka ada indikasi kriminalisasi dan politisasi dalam kasus ini.
 
"jika benar kpk melakukannya, maka ini menunjukkan bahwa kriminalisasi dan politisasi terhadap kasus ini semakin jelas," lanjutnya.
 
praperadilan ditunda, kpk diminta selesaikan proses hukum
 
kuasa hukum hasto meminta kpk menghormati proses praperadilan. menurut maqdir, jika praperadilan ditolak, kpk baru dapat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
 
"apa yang kami uji dalam praperadilan ini penting untuk mengungkap apakah benar ada bukti suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice). jika dalam perkara pokok tidak terbukti, maka praperadilan menjadi sia-sia," tegas maqdir.
 
sidang praperadilan hasto terkait dugaan suap dengan nomor perkara 23/pid.pra/2025/pn jkt.sel ditunda hingga senin 10 maret 2025). sementara itu, praperadilan terkait dugaan perintangan penyidikan dengan nomor perkara 24/pid.pra/2025/pn jkt.sel ditunda hingga jumat 14 maret 2025 mendatang.
 
latar belakang kasus dan status hukum hasto
 
sebelumnya, hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan praperadilan pertama yang diajukan hasto tidak diterima karena dinilai kabur atau tidak jelas. setelah itu, kpk memeriksa dan menahan hasto selama 20 hari sejak kamis, 20 februari 2025, di cabang rumah tahanan negara klas i jakarta timur.
 
kuasa hukum hasto telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. selain itu, hasto kembali mengajukan dua permohonan praperadilan untuk membatalkan status tersangkanya.
 
permohonan pertama berkaitan dengan dugaan suap berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau pasal 13 uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, yang terdaftar dengan nomor perkara 23/pid.pra/2025/pn jkt.sel. permohonan kedua terkait dugaan perintangan penyidikan berdasarkan pasal 21 uu yang sama, dengan nomor perkara 24/pid.pra/2025/pn jkt.sel.
 
keterkaitan dengan kasus harun masiku
 
hasto ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan harun masiku dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr. bahkan, harun juga diduga menyuap mantan komisioner komisi pemilihan umum (kpu), wahyu setiawan. namun, hingga lima tahun berlalu sejak januari 2020, keberadaan harun masiku masih belum diketahui.
 
pada akhir 2024, kpk menetapkan hasto dan pengacaranya, donny tri istiqomah, sebagai tersangka baru dalam kasus ini. selain dugaan keterlibatan dalam kasus suap, hasto juga diduga merintangi proses penyidikan terhadap harun masiku.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Sabtu, 28 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan