PM Malaysia Gagas Konsolidasi ASEAN Hadapi Kebijakan Tarif Baru Amerika Serikat

Radarlambar.Bacakoran.co – Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengambil langkah diplomatik strategis dengan menginisiasi pertemuan para pemimpin ASEAN guna menyikapi kebijakan tarif impor terbaru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Langkah ini bertujuan untuk membentuk sikap kolektif di antara negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi kebijakan perdagangan yang dinilai berpotensi merugikan kawasan.

 

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Anwar telah mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan tokoh politik Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Ia juga dijadwalkan berdiskusi dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong.

 

"Kami sepakat bahwa ASEAN harus bersuara satu dalam menyikapi kebijakan tarif ini agar prinsip keadilan dalam perdagangan internasional tetap ditegakkan," ujar Anwar kepada wartawan usai Salat Jumat di Masjid Prima Saujana, Kajang, Jumat (4/4), seperti dikutip dari Bernama.

 

Dalam pernyataannya, Anwar mengungkapkan bahwa meskipun Malaysia termasuk negara dengan tarif yang relatif lebih rendah, dampak kebijakan ini tetap dirasakan dan perlu diantisipasi bersama. Oleh karena itu, konsultasi lintas negara ASEAN menjadi penting untuk merumuskan tanggapan yang komprehensif dan seimbang.

 

Tarif AS: Dampak dan Distribusi Regional

Berdasarkan dokumen resmi dari Gedung Putih yang dirilis pada 2 April 2025, Amerika Serikat akan mulai memberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen untuk seluruh negara mitra dagang mulai 5 April 2025. Tarif tambahan yang lebih tinggi akan diberlakukan mulai 9 April kepada negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar terhadap AS.

 

Negara-negara ASEAN, terutama di kawasan Indo-Cina, menjadi yang paling terdampak. Berikut rincian tarif yang dikenakan oleh AS:

 

Kamboja: 49%