Solo Butuh 45 Dapur Lagi untuk Jalankan Program MBG

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Kota Solo tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi target pembangunan dapur-dapur layanan makan bergizi gratis (MBG) demi mendukung program nasional.

Dari total kebutuhan, kota ini masih kekurangan sekitar 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar seluruh warga penerima manfaat, yang jumlahnya mencapai 140 ribu jiwa, bisa terlayani secara maksimal.

Saat ini, baru empat dapur SPPG yang beroperasi di sejumlah kecamatan seperti Jebres, Banjarsari, dan Laweyan.

Jumlah ini dinilai masih sangat kurang, sehingga Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong percepatan pembangunan dapur tambahan, termasuk membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta melalui pendirian dapur mandiri.

Sayangnya, antusiasme masyarakat sering terbentur pada kendala teknis dan administratif. Beberapa pihak sudah berusaha membangun dapur sendiri, namun belum memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

Masalah seperti belum tersedianya alat makan, kurangnya sarana dapur, hingga belum adanya kelengkapan legal seperti rekening yayasan atau NPWP masih menjadi hambatan utama.

Pembangunan dapur MBG tidak hanya soal menyediakan ruang memasak, tetapi juga harus memenuhi standar kebersihan, alur kerja yang sesuai, dan perlengkapan lengkap seperti alat masak dan makan yang memadai.

Semua itu menjadi syarat mutlak agar dapur bisa dioperasikan secara resmi dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Surakarta, sebagai pemangku kebijakan daerah, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini.

Salah satu strategi yang kini dijalankan adalah mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung sebagai mitra.

Untuk bisa mendirikan dapur mandiri, mitra diwajibkan memiliki dana minimal Rp 700 juta. Jumlah ini mencakup pembangunan fisik, perlengkapan, hingga operasional awal.

Menyadari bahwa tak semua UMKM mampu memenuhi standar dana tersebut, Pemkot berinisiatif membentuk kolaborasi kolektif.

UMKM dengan kapasitas kecil akan dikelompokkan agar bisa memenuhi persyaratan bersama dan tetap berkontribusi dalam menjalankan program nasional makan gratis tersebut.

Dengan pendekatan partisipatif seperti ini, Solo diharapkan bisa mengejar ketertinggalan dan segera memenuhi seluruh kebutuhan dapur MBG. Ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan program pemerintah bukan hanya soal anggaran, tapi juga kolaborasi antara negara dan masyarakat. (*)