Dokumen Awal RPJMD 2025-2029, Pesisir Barat Prioritaskan Kesejahteraan-Akuntabilitas

PESISIR TENGAH - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) tengah mematangkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen itu menjadi peta jalan strategis yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kepala Bappelitbangda Pesbar, Syaifullah, S.Pi., mengatakan bahwa, penyusunan RPJMD merupakan kewajiban konstitusional sekaligus instrumen evaluasi kinerja pemerintahan daerah selama masa jabatan kepala daerah. RPJMD 2025-2029 akan memuat gambaran menyeluruh tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan di Pesbar, serta menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam strategi yang konkret dan terukur.

“Proses ini memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan, yang seluruhnya disusun berdasarkan data capaian aktual dan kemampuan fiskal daerah,” kata Syaifullah.

Dijelaskanya, berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Pesbar pada 2024 tercatat sebesar 2,62 persen, masih tergolong rendah untuk mendorong akselerasi kesejahteraan. Tingkat kemiskinan berada pada angka 12,64 persen, sementara rasio gini yang menggambarkan ketimpangan pendapatan mencapai 0,315. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menembus angka 71,04, menandakan posisi sedang, namun memiliki potensi peningkatan yang signifikan melalui intervensi kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

“Angka-angka ini menjadi dasar penting dalam menetapkan prioritas pembangunan. Pemkab Pesbar bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menekan ketimpangan, serta memperkuat pelayanan dasar yang berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, lanjutnya, dari aspek tata kelola pemerintahan, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 berada di angka 60,02 (predikat B), sementara indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 2,92 dengan predikat “Baik”. Namun, Indeks Pelayanan Publik masih menunjukkan angka 2,39, mencerminkan perlunya peningkatan mutu pelayanan. Selain itu, Indeks Penilaian Integritas mencapai 70,14, yang dinilai cukup baik namun tetap membutuhkan penguatan pengawasan dan transparansi.

“Kita terus mendorong birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan terbuka dengan memanfaatkan teknologi digital serta memperkuat sistem pengawasan internal,” katanya.

Masih kata Syaifullah, dalam menyusun strategi pembangunan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kapasitas fiskal yang tersedia. Laporan posisi keuangan per akhir 2024 dan proyeksi APBD 2026-2030 menjadi acuan dalam merancang program prioritas agar setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

“Efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi kata kunci. Kita ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata, terukur, dan selaras dengan visi kepala daerah,” tegasnya.

Ditambahkannya, RPJMD 2025-2029 turut menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi. Dokumen ini dirancang untuk menjamin kesinambungan program antar tahun anggaran serta menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan landasan data yang kuat, evaluasi menyeluruh, dan proyeksi yang realistis, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menatap lima tahun mendatang dengan tekad membangun daerah yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Dokumen RPJMD sebelumnya juga telah dibahas bersama, dan itu merupakan dokumen rancangan awal, artinya masih akan ada perubahan kembali. Mengingat tahapan selanjutnya juga akan dilaksanakan Musrenbang RPJMD dan evaluasi tahap I dan II yang di fasisiltasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” tandasnya. *