Penanganan Jalan Way Haru, Pemkab Pesbar Bersama TNBBS akan Bahas PKS

PESISIR TENGAH - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan konektivitas wilayah, terutama bagi daerah-daerah yang masih tergolong terpencil dan sulit dijangkau. Salah satu upaya tersebut akan diwujudkan melalui rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025, bersama Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pesbar, Tanwir, S.E., M.M., mengatakan, rencananya Senin, 19 Mei 2025, Pemkab Pesbar akan menghadiri undangan di kantor BBTNBBS di Semaka, Kabupaten Tanggamus, guna membahas tindak lanjut PKS mengenai jembatan dan akses jalan menuju pekon terpencil di Bangkunat itu.

“Rencana pertemuan nanti akan memfokuskan pembahasan pada penanganan Jembatan Way Pemerihan yang berada di Pekon Sumberejo, Kecamatan Bangkunat,” kata Tamwir.

Dijelaskannya, jembatan itu berperan sangat vital sebagai penghubung utama empat pekon terpencil di wilayah Bangkunat, yakni Pekon Bandar Dalam, Way Tiyas, Siring Gading, dan Way Haru. Selain membahas jembatan, agenda penting lainnya yakni tindak lanjut atas draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup penanganan akses jalan menuju keempat pekon tersebut, yang sebagian besar melintasi kawasan hutan lindung di bawah pengelolaan TNBBS.

“Rapat itu merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil. Pemkab Pesbar telah menerima undangan resmi dari BBTNBBS dan akan hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam rapat itu direncanakan hadir langsung Bupati Pesbar, Dedi Irawan, bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda), Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., serta dari DPUPR dan sejumlah stakeholder terkait lainnya. Tentu diharapkan, melalui pertemuan ini akan ada kesepahaman yang dituangkan dalam bentuk PKS, sehingga proses pembangunan dapat segera dimulai. Dalam konteks pembangunan di wilayah terpencil seperti empat pekon di Kecamatan Bangkunat, keberadaan infrastruktur yang layak menjadi kunci penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Saat ini, kondisi Jembatan Way Pemerihan sangat memprihatinkan. Setelah mendapatkan penanganan pada tahun 2022, jembatan tersebut kini kembali rusak bahkan terputus. Akibatnya, akses masyarakat menjadi sangat terbatas,” jelasnya.

Masih kata Tanwir, warga saat ini masih mengandalkan rakit untuk menyeberangi sungai. Ini tentu sangat berisiko, apalagi saat musim hujan atau saat debit air meningkat. Karena itu, penanganan jembatan ini sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, Pemkab Pesbar telah menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan kembali Jembatan Way Pemerihan.

“Namun, karena lokasi jembatan berada dalam kawasan konservasi TNBBS, maka seluruh proses harus mendapatkan izin resmi dari pihak BBTNBBS. Kita berharap, melalui pertemuan nanti akan segera ada kepastian mengenai izin pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam rapat nanti Pemkab Pesbar juga mengharapkan adanya kesepakatan final mengenai draft PKS dan penerbitan izin dari BBTNBBS, terutama untuk jembatan yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Begitu izin diterbitkan, pemkab akan langsung bergerak melakukan pembangunan. Selain itu, terkait dengan rencana kerja sama antara Pemkab Pesbar dan BBTNBBS tidak hanya terbatas pada penanganan jembatan dan akses jalan.

Menurutnya, dalam draft PKS yang disiapkan, juga dibahas rencana pembangunan infrastruktur penunjang lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat empat pekon terpencil tersebut, termasuk penyediaan akses listrik dari PLN dan fasilitas umum lainnya. Dengan adanya PKS itu nanti, maka koordinasi antara Pemkab dan BBTNBBS akan menjadi lebih terarah dan saling mendukung.

“Kita ingin pembangunan di daerah terpencil tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga memastikan masyarakat di sana benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” katanya.

Ditambahkannya, Pemkab juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama mendukung proses ini agar berjalan tanpa hambatan. Percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Pesbar, dan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan semua elemen, termasuk pemerintah pusat melalui BBTNBBS.

“Pemkab sangat berharap tidak ada kendala, baik dari sisi perizinan maupun pelaksanaan di lapangan. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana keinginan masyarakat di empat pekon terpencil itu bisa diwujudkan melalui pembangunan yang nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.(yayan/*)