Pesisir Barat Jadi Fokus Pengembangan Ekonomi Lampung

Radarlambar.Bacakoran.co  – Pemerintah Provinsi Lampung telah merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) untuk lima tahun mendatang. Rencana strategis ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, yang disusun dengan mengacu pada sorotan utama atau highlight Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Ir. Zainal Abidin, M.T., dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Pesbar Tahun 2025-2029, melalui zoom meeting di ruang lobi Gedung Marga Saibatin, Kompleks Perkantoran Pemkab Pesbar, Kamis, 22 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Zainal menyampaikan bahwa pembangunan Pesbar lima tahun ke depan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik semata, namun juga menyentuh aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung di Pesbar mencakup sejumlah program prioritas strategis yang terintegrasi untuk mendukung transformasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif.

“Salah satu program prioritas tersebut yakni pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di sekitar kawasan wisata Pantai Pesbar,” katanya.

Menurut Zainal, langkah ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan destinasi wisata bahari, sekaligus memperluas peluang ekonomi sektor pariwisata. Hal ini akan membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan usaha jasa, kuliner, serta UMKM berbasis potensi budaya dan alam lokal yang selama ini menjadi ciri khas Pesbar.

“Pemprov Lampung juga memprioritaskan pembangunan bangunan pengaman pantai untuk mengurangi risiko abrasi, melindungi permukiman pesisir, serta menjaga keberlangsungan aset wisata pantai dari ancaman gelombang pasang dan erosi,” jelasnya.

Hal ini, kata dia, merupakan bagian penting dari strategi adaptasi wilayah terhadap dampak perubahan iklim yang makin nyata terasa. Tak kalah penting, pengembangan infrastruktur transportasi udara turut menjadi agenda utama melalui pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana di Bandara M. Taufik Kiemas. Bandara ini masuk dalam kategori daerah afirmasi 3TP, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.

“Dengan optimalisasi bandara ini, konektivitas Pesbar ke berbagai wilayah akan meningkat. Hal ini sangat penting untuk membuka akses wisatawan, memperlancar arus logistik, serta mendorong nilai investasi dan pemasaran hasil bumi dan laut dari Pesbar ke luar daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan juga tercermin dari upaya perlindungan kawasan ekosistem mangrove. Menurutnya, mangrove tidak hanya penting secara ekologis, namun juga memiliki peran vital sebagai pelindung alami pantai, tempat asuh biota laut, serta sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.

“Perlindungan ini juga mendukung komitmen pembangunan hijau dan rendah karbon yang menjadi arah kebijakan nasional dan daerah,” jelasnya.

Ditambahkannya, pada bidang perikanan, pemerintah menetapkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perikanan tangkap dan budidaya di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-572) sebagai program prioritas. Tujuannya adalah memperkuat sektor perikanan sebagai basis ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, penguatan fasilitas pasca panen, serta membuka akses pasar yang lebih luas untuk hasil laut.

“Dengan begitu, desa-desa di Pesbar diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat-pusat ekonomi maritim yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.(yayan/*)