18,3 Juta Rakyat Miskin Dapat Bantuan Sembako Rp200 Ribu

Radarlambar-bacakoran.co - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program bantuan sosial dalam skala besar untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di atas angka 5 persen. 

Salah satu langkah strategis yang akan mulai dijalankan pada 5 Juni 2025 adalah pemberian bantuan sembako senilai Rp200 ribu kepada 18,3 juta rakyat miskin selama dua bulan, Juni dan Juli. Program ini menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi yang digulirkan pemerintah guna merespons tantangan ekonomi global dan menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa bantuan sembako ini tidak hanya berbentuk uang elektronik, melainkan juga akan disertai dengan penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per penerima. Langkah ini dirancang agar dampak bantuan lebih langsung terasa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang paling rentan.

Selain bantuan sembako, paket insentif lain yang disiapkan mencakup berbagai kebijakan subsidi dan diskon yang menyasar sektor transportasi, listrik, hingga upah pekerja. Pada sektor transportasi, pemerintah memberikan diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket pesawat berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen, serta diskon angkutan laut mencapai 50 persen. Kebijakan ini diposisikan tidak hanya sebagai stimulus konsumsi masyarakat tetapi juga untuk mendukung mobilitas yang sehat di tengah tren pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, diskon tarif tol sebesar 20 persen akan diberikan kepada sekitar 110 juta pengguna jalan tol selama masa liburan sekolah, mengikuti pola keberhasilan program diskon tarif tol pada periode Natal dan Lebaran sebelumnya. Diskon tarif listrik sebesar 50 persen juga dialokasikan untuk sekitar 79,3 juta rumah tangga pelanggan dengan daya ≤1300 VA, program yang sebelumnya sudah diterapkan di awal tahun ini.

Di ranah tenaga kerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp150 ribu per bulan disiapkan untuk 17 juta pekerja bergaji sampai Rp3,5 juta, termasuk 3,4 juta guru honorer. Penyaluran BSU ini direncanakan dilakukan satu kali pada bulan Juni, dengan tujuan meredam tekanan ekonomi bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah.

Pemerintah juga memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk sektor padat karya selama enam bulan, dari Agustus 2025 hingga Januari 2026. Langkah ini memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap stabilitas sektor ketenagakerjaan yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui pendekatan yang menyasar langsung kelompok masyarakat rentan sekaligus memacu konsumsi dan aktivitas ekonomi secara luas. Dengan demikian, paket insentif ini bukan sekadar stimulus jangka pendek, melainkan bagian dari strategi komprehensif untuk memperkokoh fondasi perekonomian nasional menghadapi dinamika global yang kompleks.(*/edi)