Fenomena Kumpul Kebo Marak di RI, Ini Daerah dengan Kasus Terbanyak

Reporter: Nopriadi |

Editor: Nopriadi |

Sabtu , 07 Jun 2025 - 16:48

Mengulas istilah bahasa 'Kumpul Kebo'. Foto/Net --

Menurut Yulinda, perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling dirugikan dalam praktik kumpul kebo. Dalam aspek ekonomi, tidak adanya ikatan pernikahan membuat ibu dan anak tidak memiliki perlindungan hukum, termasuk dalam hal pembagian nafkah dan hak waris. Ayah dalam hubungan ini pun tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial.

"Jika pasangan berpisah, tidak ada aturan hukum yang mengatur pembagian aset, hak asuh anak, atau tunjangan nafkah," jelasnya.

Secara psikologis, hubungan tanpa ikatan pernikahan juga dapat menurunkan kepuasan hidup dan berisiko memicu gangguan kesehatan mental. Hal ini dipicu oleh minimnya komitmen, rasa tidak aman dalam hubungan, serta ketidakjelasan masa depan bersama.

Data PK21 juga menunjukkan bahwa 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik ringan, 0,62% menghadapi konflik berat seperti pisah rumah, dan 0,26% mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Anak-anak yang lahir dari hubungan ini pun berpotensi mengalami gangguan tumbuh kembang, baik secara fisik maupun emosional. Mereka juga kerap menghadapi stigma sosial dan kebingungan identitas, termasuk dari lingkungan keluarga sendiri.

"Mereka kesulitan menemukan tempatnya dalam struktur keluarga maupun masyarakat karena stigma sebagai anak luar nikah," tutup Yulinda. (*)

fenomena kumpul kebo marak di ri, ini daerah dengan kasus terbanyak                            radarlambar.bacakoran.co – tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan atau yang kerap disebut "kumpul kebo" kini semakin umum terjadi di berbagai wilayah indonesia. fenomena ini bahkan telah terdeteksi di kalangan aparatur sipil negara (asn).
 
menurut laporan the conversation, munculnya tren ini tak lepas dari perubahan pandangan generasi muda mengenai pernikahan. banyak yang menganggap pernikahan sebagai institusi yang dipenuhi aturan dan beban administratif. sebagai alternatif, sebagian orang memandang kohabitasi sebagai wujud cinta yang lebih tulus dan realistis.
 
meski demikian, di negara-negara asia yang menjunjung nilai budaya dan agama, praktik kohabitasi masih dipandang sebagai hal yang tabu. kalaupun terjadi, biasanya hubungan ini berlangsung singkat dan dianggap sebagai tahap menuju pernikahan resmi.
 
sebuah studi pada 2021 bertajuk the untold story of cohabitation mencatat bahwa praktik kohabitasi di indonesia lebih sering ditemukan di kawasan timur, di mana mayoritas penduduknya non-muslim.
 
yulinda nurul aini, peneliti muda di badan riset dan inovasi nasional (brin), memfokuskan penelitiannya di manado, sulawesi utara. ia mengungkapkan ada tiga alasan utama pasangan memilih tinggal bersama tanpa menikah: keterbatasan ekonomi, sulitnya proses perceraian, dan penerimaan dari lingkungan sosial.
 
"data dari pendataan keluarga 2021 milik bkkbn menunjukkan 0,6% penduduk kota manado hidup dalam kohabitasi. dari angka itu, 1,9% perempuan sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia di bawah 30 tahun, 83,7% berpendidikan sma ke bawah, 11,6% tidak memiliki pekerjaan, dan 53,5% lainnya bekerja di sektor informal," papar yulinda.
 
dampak negatif kohabitasi
 
menurut yulinda, perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling dirugikan dalam praktik kumpul kebo. dalam aspek ekonomi, tidak adanya ikatan pernikahan membuat ibu dan anak tidak memiliki perlindungan hukum, termasuk dalam hal pembagian nafkah dan hak waris. ayah dalam hubungan ini pun tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial.
 
"jika pasangan berpisah, tidak ada aturan hukum yang mengatur pembagian aset, hak asuh anak, atau tunjangan nafkah," jelasnya.
 
secara psikologis, hubungan tanpa ikatan pernikahan juga dapat menurunkan kepuasan hidup dan berisiko memicu gangguan kesehatan mental. hal ini dipicu oleh minimnya komitmen, rasa tidak aman dalam hubungan, serta ketidakjelasan masa depan bersama.
 
data pk21 juga menunjukkan bahwa 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik ringan, 0,62% menghadapi konflik berat seperti pisah rumah, dan 0,26% mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
 
anak-anak yang lahir dari hubungan ini pun berpotensi mengalami gangguan tumbuh kembang, baik secara fisik maupun emosional. mereka juga kerap menghadapi stigma sosial dan kebingungan identitas, termasuk dari lingkungan keluarga sendiri.
 
"mereka kesulitan menemukan tempatnya dalam struktur keluarga maupun masyarakat karena stigma sebagai anak luar nikah," tutup yulinda. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Edisi Minggu, 8 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan