Defisit APBN 2025 Diprediksi Capai Rp662 Triliun, Pemerintah Siapkan Strategi Tutup Kesenjangan Fiskal

Radarlambar.bacakoran.co– Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan mencapai Rp662 triliun atau setara dengan 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa, 1 Juli 2025.

Defisit tersebut mencerminkan ketimpangan antara penerimaan negara yang diperkirakan hanya mencapai Rp2.076,9 triliun dan kebutuhan belanja yang ditargetkan sebesar Rp3.527,5 triliun. Kinerja penerimaan tahun ini diprediksi hanya tumbuh 7,5%, tertahan oleh perlambatan ekonomi dan pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang semula diproyeksikan dapat menambah pemasukan sebesar Rp71 triliun.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif PPN merupakan kebijakan populis yang diambil dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, namun hal ini turut mengurangi potensi penerimaan fiskal negara.

Sektor kepabeanan dan cukai diperkirakan hanya mampu menyumbang Rp310,4 triliun, tumbuh tipis 3,4% dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah akan memaksimalkan langkah pengawasan dengan strategi penyesuaian harga jual eceran, pelacakan distribusi barang melalui sistem *track and trace*, serta penguatan pemberantasan rokok ilegal yang masih marak di sejumlah wilayah.

Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru diproyeksikan mengalami kontraksi tajam sebesar 18,3% menjadi Rp477,2 triliun. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh menurunnya setoran dividen dari BUMN, yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi sumber penting penerimaan negara non-pajak.

Di sisi pengeluaran, pemerintah memperkirakan realisasi belanja negara akan mencapai 97,4% dari total pagu sebesar Rp3.527,5 triliun. Komitmen efisiensi tetap dipertahankan dengan memprioritaskan belanja yang produktif dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Untuk menutup kesenjangan defisit anggaran, pemerintah akan memanfaatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mengurangi tekanan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), membiayai belanja prioritas, serta menutup sebagian kebutuhan defisit yang tidak tertutupi oleh penerimaan rutin.

Pemerintah menyadari bahwa tahun 2025 masih penuh ketidakpastian, baik dari sisi ekonomi global maupun tekanan geopolitik. Oleh karena itu, strategi pengelolaan fiskal tetap mengedepankan kehati-hatian, efisiensi, serta ketepatan sasaran dalam belanja.

Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun penerimaan menghadapi tekanan, stabilitas fiskal tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Selain menjaga belanja tetap dalam koridor yang sehat, pembiayaan juga dilakukan secara pruden dengan memperhatikan risiko bunga utang dan nilai tukar.(*)