Pemkab Pesbar Gelar Sinergi Penguatan Perlindunga Anak

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesbar), melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar Sinergi Penguatan Regulasi dan Kolaborasi Perlindungan Anak, di Aula Hotel Sartika Kecamatan Pesisir Tengah, Senin, 30 Juni 2025.

Hadir dalam kesempatan itu, Asiten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Gunawan, M.Si., Ketua TP-PKK Pesbar, Dian Hardiyanti Dedi, S. St., M.M., Ketua I TP-PKK, Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., Kepala DP3AKB, dr. Budi Wiyono, M.H., Fasilitator, Drs. Ikram, M.Si., MAPS., Narasumber dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, M.H., sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peserta kegiatan.

Dalam sambutannya, Gunawan menyampaikan, anak-anak merupakan aset bangsa, masa depan daerah, serta cerminan peradaban dikemudian hari. Mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan tentu saja lembaga-lembaga pendukung seperti Yayasan Guru Belajar dan KPAI.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat regulasi daerah dalam hal perlindungan anak, termasuk bagaimana sekolah, guru, kepala satuan pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung hak-hak anak,” kata dia.

Dijelaskannya, Kabupaten Pesbar telah dan akan terus berupaya membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif. Meski demikian, Pemkab Pesbar juga menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari pemahaman yang belum merata, keterbatasan regulasi teknis, hingga pentingnya koordinasi lintas sektor.

“Karenanya melalui kegiatan kolaboratif seperti ini sangat diharapkan mampu menjadi ruang dialog, pembelajaran bersama, dan titik temu kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan terbaik anak,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya mengajak seluruh peserta untuk aktif terlibat, memberikan pandangan, dan menyatukan langkah dalam memperkuat sistem perlindungan anak di daerah tersebut.

“Tentu kita tidak menghendaki dan jangan biarkan satu anak pun merasa tidak aman, terabaikan, atau kehilangan masa depannya karena kita lalai,” pungkasnya. (yogi/*)