Kasus Penipuan Puluhan Miliar oleh Pengusaha Kopi di Lambar Mandek

Reporter: Rinto Arius |

Editor: Nopriadi |

Kamis , 03 Jul 2025 - 17:09

Para supplier korban penipuan kopi saat berkunjung ke kediaman anggota DPR dilambar Prayitno. Foto dok--

Kasus ini menjadi potret lemahnya perlindungan hukum bagi para pelaku usaha daerah yang dirugikan dalam skala besar. Jika proses ini terus mandek tanpa kejelasan, bukan hanya kerugian ekonomi yang ditanggung para korban, namun juga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang semakin tergerus.

Para korban berharap aparat penegak hukum membuka data barang bukti secara transparan, memperjelas status hukum pelaku, serta memastikan pengembalian aset kepada pihak yang berhak.

Husain, salah satu korban, membeberkan adanya dugaan aliran dana sebesar lebih dari Rp1 miliar yang ditransfer pelaku ke rekening seseorang bernama Sri Wahyuningsih, sehari sebelum pelaku kabur ke Bandung. Aset-aset yang diketahui dimiliki pelaku antara lain:

4 unit mobil truk

1 unit mobil Toyota Fortuner

1 unit mobil bak terbuka (yang digunakan kabur)

1 unit motor touring

1 unit mobil sedan dan mobil traga

Mesin KIR air dan timbangan kopi

Kopi sekitar 6,8 ton yang menjadi jaminan kontrak di PT LDC, Teluk Betung

kasus penipuan puluhan miliar oleh   pengusaha kopi di lambar mandek                            airhitam – para supplier kopi robusta kabupaten lampung barat kembali bergerak menuntut keadilan atas kasus penipuan bermodus jual beli kopi senilai puluhan miliar rupiah yang dilakukan oleh muhammad romadhon, warga pekon gunung terang, kecamatan air hitam.
 
para korban, yang mayoritas merupakan pelaku usaha dan petani kopi, mendatangi kediaman anggota dprd lampung barat dari fraksi pdip, prayitno, guna menyampaikan keluhan atas lambannya proses hukum yang ditangani oleh polda lampung.
 
meski telah dilaporkan sejak 2024, hingga kini kasus tersebut dinilai tidak mengalami kemajuan berarti. bahkan, pelaku utama, muhammad romadhon, dikabarkan masih bebas menjalankan bisnis dan aktivitasnya, tanpa ada penahanan yang pasti.
 
perwakilan korban, riswan, menjelaskan bahwa berbagai upaya hukum sudah dilakukan, namun hingga kini belum membuahkan hasil. ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan aparat, terutama dalam hal kejelasan status hukum, transparansi penyitaan aset, serta upaya restitusi terhadap kerugian para korban. 
 
 
selain itu, korban juga menyampaikan bahwa janji cicilan sisa kerugian selama tiga tahun oleh pelaku ternyata hanya omong kosong. sudah lebih dari tiga bulan tidak ada satu pun pembayaran yang direalisasikan.
 
menanggapi keresahan para korban, anggota dprd lampung barat prayitno menyatakan akan mendorong penanganan kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. ia berjanji akan membawa masalah ini ke dalam forum resmi dprd dan mengkomunikasikannya ke institusi penegak hukum, termasuk polres lambar, polda lampung, bahkan hingga mabes polri.
 
“kita akan dorong transparansi dan kejelasan proses hukum. bila diperlukan, kami siap mendampingi korban untuk mengajukan praperadilan dan mendorong proses hukum di tingkat pusat,” ujarnya.
 
kasus ini menjadi potret lemahnya perlindungan hukum bagi para pelaku usaha daerah yang dirugikan dalam skala besar. jika proses ini terus mandek tanpa kejelasan, bukan hanya kerugian ekonomi yang ditanggung para korban, namun juga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang semakin tergerus.
 
para korban berharap aparat penegak hukum membuka data barang bukti secara transparan, memperjelas status hukum pelaku, serta memastikan pengembalian aset kepada pihak yang berhak.
 
 
husain, salah satu korban, membeberkan adanya dugaan aliran dana sebesar lebih dari rp1 miliar yang ditransfer pelaku ke rekening seseorang bernama sri wahyuningsih, sehari sebelum pelaku kabur ke bandung. aset-aset yang diketahui dimiliki pelaku antara lain:
 
4 unit mobil truk
1 unit mobil toyota fortuner
1 unit mobil bak terbuka (yang digunakan kabur)
1 unit motor touring
1 unit mobil sedan dan mobil traga
mesin kir air dan timbangan kopi
kopi sekitar 6,8 ton yang menjadi jaminan kontrak di pt ldc, teluk betung
 
namun dari semua aset tersebut, hanya satu unit mobil sedan yang disita secara resmi. nasib barang bukti lainnya hingga kini belum jelas.
selain itu  sejumlah kejanggalan terungkap dalam proses restorative justice (rj) yang ditawarkan penyidik. di antaranya:
 
1. barang bukti tidak dibagikan secara merata.
2. sebagian barang bukti seperti jam tangan mewah merek rolex disebut palsu sepihak oleh penyidik dan kuasa hukum.
3. penilaian aset sepenuhnya berdasarkan pengakuan sepihak terlapor, tanpa audit independen.
4. dugaan permintaan fee hingga 20% dari nilai barang bukti oleh kuasa hukum dan oknum penyidik.
5. aset-aset utama seperti kendaraan dan kopi yang dijadikan jaminan di pt ldc tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam daftar barang bukti. (rinto/nopri)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Jumat, 4 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan