Lampung Barat Serius Perangi Korupsi

Radarlambar.bacakoran.co – Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui sinergi nyata antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Hal ini disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Ancol, Jakarta, pada Kamis, 10 Juli 2025.

Dalam rakor yang dihadiri sejumlah kepala daerah dan unsur pimpinan daerah se-Indonesia tersebut, Bupati Parosil Mabsus hadir bersama para pejabat strategis Lampung Barat, yakni Ketua DPRD Edi Novial, Sekretaris Daerah Nukman, serta Inspektur Mat Sukri. Kehadiran lengkap jajaran ini menjadi simbol keseriusan dan kesiapan Lampung Barat dalam mendukung program nasional pemberantasan korupsi, bukan sekadar hadir dalam kegiatan seremonial belaka.

“Seluruh unsur penting Pemkab Lampung Barat kami hadirkan karena ini bukan sekadar simbolik. Ini adalah langkah strategis untuk membangun sinergi konkret yang bisa kami jalankan secara berkelanjutan,” ujar Bupati Parosil dengan tegas.

Parosil menekankan bahwa pencegahan merupakan langkah utama yang harus dikedepankan dibandingkan hanya bertindak ketika kasus korupsi telah terjadi. Ia menyebut bahwa Pemkab Lampung Barat sedang memperkuat berbagai sistem pengawasan internal, termasuk pelaksanaan audit berkala, pembentukan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses, serta edukasi antikorupsi kepada para aparatur sipil negara.

"Kami tidak ingin hanya reaktif terhadap kasus. Yang utama adalah bagaimana mencegah dari awal, dengan membangun mekanisme pengawasan internal yang kuat dan partisipatif,” ungkapnya.

Parosil  juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan KPK harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Hal ini mencakup sistem perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran daerah yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Lebih lanjut, Parosil berharap sinergi antarlembaga dan dukungan KPK RI mampu menciptakan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia ingin semua proses administrasi pemerintahan, terutama yang berhubungan langsung dengan rakyat, bisa berjalan tanpa celah bagi penyimpangan dan pungutan liar.

"Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat Lampung Barat bisa melihat dan merasakan bahwa pelayanan publik semakin terbuka, prosesnya jelas, tidak berbelit, dan anggarannya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Rakor tersebut diharapkan menjadi titik awal dari peningkatan koordinasi antara daerah dan pusat dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Dengan semangat kolaboratif dan transparansi yang terus dikedepankan, Pemkab Lampung Barat optimistis dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. (*/lusiana)