SGC Masih Tunggak Pajak Kendaraan

Reporter: Rlmg |

Editor: Nopriadi |

Kamis , 10 Jul 2025 - 20:16

Kepala Bapenda Lampung Slame Riyadi--

sgc masih tunggak pajak kendaraan                             radarlambar.bacakoran.co – pemerintah provinsi (pemprov) lampung mencatat pt sugar group companies (sgc) masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor (pkb) hingga rp174,9 juta. temuan ini terungkap dalam rapat wakil gubernur lampung jihan nurlela bersama komisi ii dpr ri di kantor gubernur, rabu (2/7/2025).
dari data hingga 26 juni 2025, sgc tercatat memiliki 733 unit kendaraan. sebanyak 430 unit telah lunas pajak, sementara 333 unit masih menunggak.
rinciannya:
• pt sweet indo lampung – 97 unit menunggak, rp63,1 juta
• pt indo lampung perkasa – 21 unit menunggak, rp16,3 juta
• pt gula putih mataram – 176 unit menunggak, rp92,7 juta
• pt indo lampung distillery – 9 unit menunggak, rp2,7 juta
selain pkb, sgc juga tercatat sebagai pengguna air permukaan. tiga anak perusahaan, yakni pt gula putih mataram, pt sweet indo lampung, dan pt indo lampung perkasa, telah menyerahkan laporan pemakaian air bulan mei. namun, pemprov masih menunggu laporan lengkap untuk verifikasi nilai pajak.
hitungan sementara pajak air permukaan:
• pt indo lampung perkasa: rp4,28 juta
• pt sweet indo lampung: rp4,77 juta
sementara itu, pajak alat berat juga sedang diproses. total 287 unit alat berat milik sgc masih dalam tahap penilaian nilai jual alat berat (njab).
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) lampung, slamet riadi, membenarkan data tersebut. menurutnya, sgc sudah menyatakan kesediaan menjadi wajib pajak untuk alat berat dan air permukaan. namun, pembayaran masih tertunda karena proses perhitungan njab.
“sekarang sudah tahap akhir, begitu selesai perhitungan, mereka akan langsung bayar,” jelas slamet, rabu (9/7/2025).
ia juga mengingatkan sgc untuk segera menyelesaikan klarifikasi terkait kendaraan yang diklaim rusak dan diminta dihapuskan dari daftar pkb.
pemprov lampung menargetkan pajak alat berat sebesar rp1 miliar dan pajak air permukaan rp8,9 miliar tahun ini, dengan proyeksi naik hingga rp10 miliar pada perubahan anggaran.
jika ada perusahaan yang membandel, pemprov siap menggandeng kejaksaan tinggi lampung untuk penagihan sesuai nota kesepahaman yang telah ditandatangani.
“kalau masih bandel, asdatun kejati akan kami minta turun tangan untuk memanggil perusahaan,” tegas slamet. (rlmg/nopri)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Jumat, 11 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan