Lampung Barat Kantongi Rp19 Miliar Retribusi Daerah, Optimistis Kejar Target

BALIKBUKIT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menunjukkan progres positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi. Hingga pertengahan tahun anggaran 2025, tercatat lebih dari Rp19 miliar retribusi berhasil disetor ke kas daerah (Kasda), menurut laporan terbaru dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kepala Bapenda Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, M.P., menyatakan bahwa meskipun realisasi saat ini baru menyentuh sekitar 44,46% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp42 miliar lebih, pihaknya tetap optimistis target tersebut dapat tercapai, bahkan dilampaui.

“Kita optimis target bisa tercapai sebelum akhir tahun. Perlu kerja sama dan strategi yang lebih intensif dari semua pihak,” tegas Daman, Minggu (13/7/2025)

Mneurut dia, dari tiga jenis retribusi daerah yang dikelola, retribusi jasa umum menjadi penyumbang terbesar dengan capaian Rp18,4 miliar lebih atau sekitar 44,80 persen dari total target. Sektor ini mencakup layanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, kebersihan, pelayanan pasar, hingga parkir di tepi jalan umum, dimana layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sebaliknya, retribusi jasa usaha yang ditargetkan sebesar Rp1,6 miliar lebih baru terealisasi Rp472 juta lebih (29,18 persen). Sektor ini mencakup pemanfaatan aset milik pemerintah daerah seperti gedung, pasar grosir, rumah potong hewan, dan tempat wisata.

Yang cukup mengejutkan, retribusi perizinan tertentu, khususnya dari penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti IMB, justru mencatat persentase realisasi tertinggi 55,84 persen, meskipun secara nominal masih yang paling kecil, yakni sekitar Rp111 juta dari target Rp200 juta lebih.

Daman menegaskan, meski hasil capaian cukup menggembirakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, terutama dalam sektor jasa usaha dan pelayanan pasar yang bersifat fluktuatif. Untuk itu, penguatan pengawasan lapangan, serta digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan akan menjadi langkah strategis ke depan.

Ia mengimbau seluruh perangkat daerah pengelola retribusi agar lebih proaktif dalam menagih dan melaporkan potensi retribusi. Langkah ini penting untuk memastikan PAD dari retribusi terus meningkat dan mampu menopang pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan semangat optimisme, Bapenda berharap hingga akhir tahun 2025, capaian retribusi tak hanya memenuhi target, tapi juga bisa melampauinya.

“Jika target bisa terlampaui, ini bukan hanya prestasi, tapi bukti komitmen kita dalam membiayai pembangunan secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada pusat,” tutup Daman. (lusiana)