Perubahan APBD Pesbar 2025, Pendapatan Diproyeksi Tembus Rp934 Miliar

PESISIR TENGAH - Dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat utama DPRD Pesbar, Selasa, 22 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) memproyeksikan kenaikan pendapatan daerah hingga menembus angka Rp934,4 miliar.

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Pesbar, Muhammad Amin Basri, S.M. Dari total 25 anggota dewan, terdapat 19 orang hadir. Selain Bupati Pesbar, Dedi Irawan, turut hadir juga Wakil Bupati Irawan Topani, jajaran Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah tamu undangan.

Dalam paparannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa target dan sasaran makro daerah untuk tahun 2025 disusun dengan tetap mempertimbangkan tren perekonomian global, nasional, hingga regional. Pertumbuhan ekonomi daerah diasumsikan pada kisaran 2,65-3,00 persen. Angka kemiskinan diharapkan turun ke level 12,50-12,00 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan naik menjadi 71,25.

“Pemerintah juga menargetkan penurunan indeks gini ke kisaran 0,314-0,295. Tingkat pengangguran terbuka direncanakan berada di angka 3,03-3,00 persen. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat diproyeksikan meningkat menjadi Rp36,757-37,569 juta per tahun,” paparnya.

Menurut Dedi, meski proyeksi ini masih dapat disesuaikan, namun merupakan arah kebijakan awal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Dari sisi pendapatan daerah, terjadi lonjakan sebesar Rp40,43 miliar, dari Rp893,99 miliar menjadi Rp934,43 miliar. Peningkatan ini terutama disumbang oleh kenaikan pendapatan transfer yang naik Rp47,56 miliar menjadi Rp856,96 miliar, serta tambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2 miliar menjadi Rp17,09 miliar.

“Namun, kami juga mengakui adanya penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp9,12 miliar, dari sebelumnya Rp69,50 miliar menjadi Rp60,37 miliar. Penurunan PAD tentu menjadi perhatian bersama, agar ke depan bisa lebih ditingkatkan,” katanya.

Sementara itu, di sisi belanja daerah, APBD Perubahan 2025 diproyeksikan naik menjadi Rp935,87 miliar atau bertambah Rp39,30 miliar dibanding anggaran murni sebelumnya yang sebesar Rp896,57 miliar. Tambahan belanja terbesar berasal dari belanja operasi yang naik Rp34,38 miliar, menjadi penopang utama kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Belanja modal juga meningkat Rp11,57 miliar, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Masih kata dia, belanja tidak terduga pun diproyeksikan naik Rp2,05 miliar, menjadi Rp9 miliar dari sebelumnya Rp6,94 miliar. Sebaliknya, belanja transfer justru turun Rp8,72 miliar menjadi Rp144,94 miliar. Penyesuaian ini, mempertimbangkan realisasi dan evaluasi anggaran sebelumnya. Di sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2024 hasil audit BPK, tercatat Rp1,44 miliar, lebih rendah Rp3,63 miliar dari target sebelumnya Rp5,07 miliar.

“Sementara pengeluaran pembiayaan turun signifikan Rp2,5 miliar sehingga menjadi nihil. Dengan selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp1,44 miliar,” terang Dedi.

Dengan kondisi ini, perubahan APBD 2025 mengalami defisit Rp1,44 miliar, yang rencananya akan ditutupi oleh surplus pembiayaan netto daerah dalam jumlah yang sama. Seluruh angka dan asumsi tersebut masih bersifat proyeksi dan akan terus disesuaikan mengikuti perkembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pihak terkait dapat mendorong tercapainya target pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesbar.

“Ini adalah upaya kita bersama agar pembangunan tetap berjalan, pelayanan publik tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi daerah bisa tumbuh di tengah dinamika dan tantangan ke depan,” pungkasnya. (yayan/*)