Swasembada ala Amran, Antara Janji dan Realita Data Produksi Nasional”

RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada beras dalam waktu tiga bulan ke depan. Namun, berdasarkan data produksi dan konsumsi nasional, klaim tersebut dinilai sulit terwujud dan berpotensi hanya menjadi angan-angan semata.

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor beras. Pada tahun tersebut, impor beras mencapai 4,52 juta ton dengan nilai sekitar Rp39,9 triliun. Angka ini meningkat tajam sebesar 47,6 persen dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 3,06 juta ton. Jumlah impor tersebut bahkan menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sebagian besar beras diimpor dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

 

Sementara itu, tingkat konsumsi beras nasional memang menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2024, konsumsi per kapita tercatat sekitar 79,08 kilogram per tahun, menurun dibandingkan 81,23 kilogram per kapita pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, total kebutuhan beras nasional tetap tinggi dan belum seimbang dengan jumlah produksi dalam negeri.

 

Produksi padi nasional tahun 2024 tercatat sebanyak 53,14 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 30,37 juta ton beras setelah dikonversi. Angka ini justru turun 2,35 persen dibandingkan produksi tahun 2023 yang mencapai 31,1 juta ton. Penurunan produksi tersebut dipicu oleh berkurangnya luas lahan panen di sejumlah wilayah sentra pertanian.

 

Jika dihitung total antara produksi dan impor, pasokan beras nasional pada tahun 2024 hanya sekitar 34,89 juta ton. Jumlah ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Kekurangan produksi sekitar 10 juta ton masih perlu ditutupi dari panen berikutnya, terutama pada periode Oktober dan Desember 2025. Namun, peluang untuk menutup selisih tersebut terbilang kecil mengingat tren produksi yang menurun.

 

Situasi ini diperparah dengan adanya temuan sekitar 1.200 ton beras tak layak konsumsi oleh Komisi IV DPR RI di gudang Bulog Ternate, Maluku Utara. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan di sektor pangan yang berakibat pada meningkatnya harga beras di pasaran.

 

Cadangan beras pemerintah yang tercatat mencapai 3,8 juta ton pada Januari 2025 pun belum mampu menutupi defisit produksi. Apalagi sebagian cadangan tersebut berasal dari impor pada awal tahun. Ironisnya, di tengah kekurangan produksi ini, Kementerian Pertanian justru menghentikan kebijakan impor beras sepanjang tahun 2025.