Gaji Membengkak, Pemprov Banten Ajukan Bantuan Pusat untuk Biaya PPPK

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO  – Pemerintah Provinsi Banten tahun ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran, menyusul kebijakan pengangkatan besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sepanjang tahun 2025, sebanyak 11.737 pegawai akan resmi diangkat. Bila digabungkan dengan pengangkatan sebelumnya yang berjumlah 2.111 orang, total PPPK yang berada di bawah naungan Pemprov Banten tembus 13.845 orang.

Bertambahnya jumlah pegawai berdampak langsung pada kebutuhan pembiayaan gaji. Pemprov memperkirakan total anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji seluruh PPPK mencapai Rp949 miliar per tahun, dengan rata-rata penghasilan Rp4,9 juta per bulan dikalikan 14 bulan masa pembayaran.

Meningkatnya beban gaji ini otomatis berpengaruh terhadap struktur belanja daerah. Pos belanja pegawai kini berpotensi melewati ambang batas mandatory spending, yakni 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena bisa memengaruhi fleksibilitas fiskal daerah.

Dalam skenario normal, daerah dihadapkan pada dua pilihan: menaikkan pendapatan asli daerah atau memangkas beban belanja pegawai. Namun, dengan keterbatasan fiskal yang ada, langkah tersebut tidak cukup untuk menutup kekurangan.

Melihat realitas itu, Pemprov Banten mengambil langkah cepat. Mereka mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat melalui skema pendanaan tambahan dari Bendahara Umum Negara (BUN). Dana ini diharapkan bisa meringankan beban fiskal daerah, sekaligus menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi lonjakan belanja pegawai.

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong daerah memperluas lapangan kerja melalui pengangkatan PPPK, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis. Namun, tanpa dukungan dana memadai dari pusat, kebijakan itu justru bisa menjadi tekanan tambahan bagi APBD daerah.

Saat ini, pengajuan bantuan pembiayaan tersebut masih dalam proses pembahasan. Pemprov berharap adanya respons positif agar pengelolaan anggaran tetap sehat dan pelayanan publik tidak terganggu. (*/rinto)