DLH Fokus Pemilahan dan Daur Ulang, Sampah di Pesisir Barat Capai Enam Ton per Hari

PESISIR TENGAH - Persoalan sampah di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat rata-rata timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai enam ton setiap hari. Jumlah itu sebagian besar berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, kegiatan usaha hingga kawasan wisata yang terus berkembang.

Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH Pesbar, Ns. Erido Riska, S.Kep., M.M., mengatakan bahwa volume sampah yang kian meningkat memerlukan langkah penanganan menyeluruh, mulai dari tingkat pekon hingga kabupaten. Menurutnya, masalah terbesar bukan hanya pada banyaknya sampah yang dihasilkan, tetapi juga kebiasaan masyarakat yang belum optimal dalam melakukan pemilahan sejak dari sumber.

“Setiap harinya sekitar enam ton sampah masuk ke TPA. Jenis yang paling banyak berasal dari rumah tangga dan aktivitas harian masyarakat. Tantangan utama kami adalah bagaimana membiasakan masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang,” katanya.

Dijelaskannya, jika kebiasaan pemilahan bisa dilakukan dengan baik, maka beban TPA akan jauh berkurang. Sampah organik berpotensi diolah menjadi kompos yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan pertanian, sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam memiliki nilai ekonomi karena bisa dijual ke pengepul atau diolah melalui program daur ulang.

“Kalau pemilahan dilakukan sejak dari rumah, sampah yang masuk ke TPA tidak akan menumpuk dalam jumlah besar. Selain mengurangi beban penanganan, hal ini juga bisa menjadi peluang tambahan ekonomi bagi warga,” jelasnya.

Dikatakannya, selain gencar melakukan sosialisasi pemilahan sampah, DLH Pesbar juga berupaya untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan kebersihan di tingkat pekon dan kecamatan. Partisipasi masyarakat tentunya sangat penting, karena memang DLH tidak bisa bekerja sendiri. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, hasilnya tidak akan maksimal.

“Karena itu, kami juga mendorong pembentukan kelompok pengelola sampah di setiap pekon,” ujarnya.

Ditambahkannya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran maupun fasilitas, tetapi juga kesadaran bersama untuk membangun pola hidup bersih dan ramah lingkungan. Kendati begitu, dukungan dari pemerintah daerah tetap sangat dibutuhkan, terutama dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung, termasuk penambahan armada pengangkut yang hingga kini jumlahnya masih terbatas.

“Armada angkut sampah kita masih kurang, sehingga seringkali menjadi kendala di lapangan. Kedepan, kami berharap ada tambahan fasilitas agar distribusi sampah ke TPA bisa lebih lancar,” pungkasnya. (yayan/*)