KUA-PPAS Perubahan 2025 Disahkan, Pendapatan Daerah Tembus Rp1 Triliun

kua-ppas perubahan 2025 disahkan, pendapatan daerah tembus rp1 triliun balikbukit - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten lampung barat (lambar) resmi menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (kua-ppas) tahun anggaran 2025, senin (25/8/2025), dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang marghasana dprd setempat. persetujuan ini disampaikan langsung oleh badan anggaran (banggar) dprd lambar setelah melalui serangkaian pembahasan intensif bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd). kegiatan ini menjadi bagian penting dari tahapan menuju pembentukan apbd perubahan 2025. anggota banggar dprd lambar dinarianti dalam laporannya menegaskan pentingnya penyusunan kua-ppas sebagai fondasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai regulasi. penyusunan ini mengacu pada permendagri no. 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan apbd 2025 serta dinamika keuangan daerah yang terus berkembang. dalam pembahasan tersebut, lanjut dia, disepakati bahwa pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan mencapai rp1,068 triliun. terdiri dari pendapatan asli daerah (pad) rp91,91 miliar, pendapatan transfer rp968,35 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar rp8,15 miliar sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar rp1,102 triliun, yang mencakup belanja operasional, modal, tak terduga, hingga transfer. hal ini menyebabkan defisit anggaran sebesar rp33,80 miliar, yang ditutup dari silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun sebelumnya. dalam penyampaian laporan, banggar dprd juga memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan penting kepada pemkab lambar yaitu diharapkan pemerintah daerah serta perangkat daerah untuk dapat memaksimalkan program dan kegiatan yang sudah direncankan di dalam kua ppas perubahan ini dengan baik serta betul- betul membuat program dan kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kabupaten lampung barat.  masih kata dia, diharapkan kepada perangkat daerah untuk pembangunan jalan agar lebih memperhatikan kualitas pekerjaan untuk mewujudkan jalan mantap yang ada di lampung barat. “kepada pemerintah daerah agar lebih memacu peningkatan pendapatan asli daerah (pad) sebagai salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar pad maka menunjukkan daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang,” tegas dia. ia menambahkan, dengan anggaran pemerintah daerah yang kurang maksimal dengan adanya efisiensi anggaran, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah tetap berjalan maksimal dan dapat mewujudkan pembangunan kabupaten lampung barat tahun 2025 yang dengan tema “memperkuat kapasitas sumberdaya manusia dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan”. di akhir laporan, banggar menyampaikan apresiasi kepada bupati lambar, wakil bupati, serta seluruh jajaran eksekutif atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. dprd berharap semangat kolaborasi ini terus terjaga demi kemajuan lampung barat. sementara itu, bupati lampung barat parosil mabsus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota dprd lampung barat atas terselesaikannya pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) tahun anggaran 2025.  ia menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. “kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dprd yang telah bersama-sama membahas hingga terbentuknya dokumen perubahan kua-ppas 2025,” ujar parosil. menurutnya, perubahan kua-ppas ini merupakan respons atas dinamika kebijakan nasional, kondisi ekonomi, serta kebutuhan penyesuaian fiskal daerah. tujuannya jelas memastikan setiap rupiah dari apbd digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat. “fokus kita adalah memastikan anggaran benar-benar berdampak. mulai dari penguatan ekonomi daerah hingga pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya. dalam kesempatan itu, parosil juga berharap agar penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi momentum penguatan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun lampung barat yang lebih baik. selain menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, kesepakatan ini juga akan segera ditindaklanjuti dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan apbd tahun anggaran 2025, yang dijadwalkan akan diajukan dalam waktu dekat. tak hanya apresiasi, parosil juga menyampaikan terima kasih atas masukan, koreksi, dan saran dari seluruh anggota dprd selama proses pembahasan berlangsung. ia menilai sinergi ini menjadi kekuatan penting dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan di kabupaten lampung barat. (lusiana)   

Tag

• # banggar
• # ppas
• # kua
• # dprd
• # anggaran
• # lampung barat

Share

• 
• 
• 
• 
•