Jaga Stabilitas Daerah, Pemkab Imbau Warga Aktifkan Siskamling

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menaruh perhatian serius terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika sosial politik yang kian kompleks. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemkab Pesbar menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menginstruksikan seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi serta menghidupkan kembali kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah masing-masing.

Melalui Surat bernomor :000.10.3/e-748/Polpum tertanggal 2 September 2025 itu ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Salah satu poin penting yang disorot adalah pentingnya memberdayakan masyarakat dalam menjaga keamanan sejak dini.

Kepala Kesbangpol Pesbar, Syahrial Abadi, S.Sos., M.M., melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, M. Choirul Anwar, S.IP., M.M., mengatakan bahwa surat edaran tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Menurutnya, selain memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kemendagri juga menekankan perlunya mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat pekon maupun kecamatan.

“Karena itu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Pesbar dapat bersama-sama menghidupkan kembali kegiatan Siskamling. Ini bukan sekadar rutinitas ronda malam, tetapi bagian penting dari sistem keamanan yang berbasis partisipasi warga,” kata Choirul Anwar, Kamis, 11 September 2025.

Dijelaskannya, Siskamling bukan hanya sarana menjaga keamanan lingkungan, melainkan juga wadah mempererat kebersamaan antarwarga. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat saling mengenal lebih dekat, membangun rasa solidaritas, dan menciptakan suasana guyub di tengah kehidupan sosial yang semakin dinamis. Ketika Siskamling berjalan, manfaatnya bukan hanya soal keamanan. Lebih dari itu, ada nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif yang tumbuh.

“Inilah yang diinginkan pemerintah pusat agar daerah lebih siap menghadapi dinamika sosial,” jelasnya.

Masih kata dia, dalam surat edaran Mendagri juga ditegaskan bahwa kepala daerah harus aktif mendorong kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan publik. Selain program sosial seperti bakti sosial, pasar murah, atau layanan kesehatan, Siskamling dianggap efektif sebagai sarana penguatan kohesi sosial. Contoh sederhana, ketika warga bergiliran menjaga lingkungan, mereka bisa sekaligus berdialog, dan bertukar informasi.

“Bahkan mendeteksi sejak dini potensi kerawanan yang muncul. Hal-hal kecil ini yang sering luput, padahal dampaknya besar bagi stabilitas,” katanya.

Pemkab Pesbar, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, hingga kepala pekon untuk menggerakkan kembali Siskamling di tiap wilayah. Dengan pola ini, diharapkan kegiatan pengamanan swakarsa dapat kembali menjadi budaya masyarakat. Artinya, hal itu tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Mengingat jumlah personelnya pun terbatas, sementara wilayahnya juga luas.

“Siskamling adalah jawaban, karena melibatkan masyarakat secara langsung. Keamanan itu bukan hanya urusan pemerintah, tetapi kepentingan bersama,” jelasnya.

Ditambahkannya, Pemkab Pesbar tidak ingin pengaktifan kembali Siskamling hanya sebatas formalitas. Pihaknya mendorong agar kegiatan ini benar-benar hidup di masyarakat dengan dukungan nyata dari tokoh adat, tokoh agama, hingga pemuda. Kalau semua pihak terlibat, maka keberlanjutan Siskamling bisa terjaga. Ini bukan sekadar kegiatan sementara, melainkan kebutuhan yang harus terus dijalankan.

“Langkah antisipasi lewat pengaktifan Siskamling ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Pesbar dalam menjaga kondusifitas daerah,” tandasnya. (yayan/*)