Menkeu Belum Kaji Usulan Ahok Soal Subsidi Digital

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal usulan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mendorong pemerintah mengubah sistem penyaluran subsidi menjadi voucer digital atau cashback.

Meski ide tersebut dinilai menarik, Purbaya mengaku belum mendapatkan laporan resmi ataupun membahasnya dengan kementerian terkait. Ia menegaskan, kewenangan untuk mengkaji usulan itu berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Saya belum tahu dan belum diskusikan. Nanti biar saja ESDM yang bekerja dan mengkaji,” ujarnya usai menghadiri acara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Purbaya juga belum memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kemungkinan penerapan sistem digital tersebut, termasuk dampaknya terhadap kebijakan fiskal maupun efisiensi subsidi. Menurutnya, Kemenkeu baru akan menelaah lebih dalam apabila ESDM telah menyampaikan hasil kajian resmi.

Usulan perubahan skema subsidi itu sebelumnya disampaikan Ahok dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, pemberian subsidi dalam bentuk barang selama ini rawan penyimpangan dan kerap menimbulkan disparitas harga di lapangan.

“Kenapa subsidi tidak dalam bentuk uang saja? Semua orang sekarang punya telepon. Kenapa tidak dibuat voucer digital atau cashback,” kata Ahok.

Ia mencontohkan, untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah dapat menyalurkannya langsung melalui sistem digital. Setiap kali masyarakat membeli BBM, sistem otomatis mengembalikan dana sesuai besaran subsidi yang ditetapkan.

“Misalnya isi bensin Rp15.000, lalu subsidi Rp5.000 dikembalikan langsung ke akun pengguna. Kalau dalam satu bulan tidak digunakan, berarti hangus. Jadi bukan barang yang bisa diselewengkan,” jelasnya.

Menurut Ahok, mekanisme berbasis digital akan membuat distribusi subsidi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Setiap transaksi akan terekam otomatis dalam sistem, sehingga pemerintah dapat memantau pola konsumsi sekaligus mencegah kebocoran anggaran.

Lebih jauh, Ahok menyebut sistem ini juga bisa memperkuat daya beli masyarakat menengah ke bawah tanpa menciptakan distorsi harga di pasar. “Kalau lewat voucer digital, data penerima dan penggunaannya bisa dipantau secara real time. Uang negara pun tidak bocor ke pihak yang tidak berhak,” ujarnya.

Wacana subsidi digital ini menambah panjang daftar gagasan reformasi fiskal yang tengah mengemuka di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Namun, sejauh ini pemerintah pusat masih mengandalkan subsidi barang, seperti BBM dan LPG, dengan alasan kemudahan implementasi di lapangan.

Jika usulan Ahok benar-benar dikaji dan diujicobakan, maka Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan subsidi digital berbasis data penerima terintegrasi. (*/rinto)