Gencatan Senjata Pakistan–Afghanistan Dinilai Rapuh, Keberlanjutan Bergantung pada Kabul

RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Pemerintah Pakistan menyatakan gencatan senjata dengan Afghanistan masih berada di posisi rapuh dan bergantung pada tindakan Kabul untuk menindak kelompok bersenjata yang menyeberang dari wilayah Afghanistan. Pernyataan ini muncul menyusul kesepakatan penghentian permusuhan yang difasilitasi oleh Qatar dan Turki, beberapa hari setelah bentrokan maut di perbatasan yang memperburuk hubungan kedua negara.

 

Insiden di perbatasan dipicu oleh tuntutan Islamabad agar Kabul menindak Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang dituduh beroperasi dari tempat persembunyian di Afghanistan. Pakistan menegaskan bahwa setiap serangan yang berakar dari wilayah Afghanistan akan dianggap pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata dan menuntut tidak ada lagi aksi infiltrasi ataupun penyerbuan lintas batas.

 

Autoritas Pakistan menuduh TTP beroperasi berkolaborasi dengan unsur yang berkuasa di Afghanistan, tuduhan yang dibantah oleh pihak Taliban. Di sisi lain, Kabul menuduh militer Pakistan menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memberi perlindungan kepada pejuang terkait ISIL untuk menggoyang stabilitas serta kedaulatan Afghanistan.

 

Juru bicara Taliban menyatakan bahwa dalam kesepakatan dicantumkan komitmen kedua belah pihak untuk tidak melakukan tindakan permusuhan, tidak mendukung kelompok yang menyerang Pakistan, dan tidak menargetkan pasukan keamanan, warga sipil, maupun infrastruktur kritis satu sama lain.

 

Konflik berkepanjangan ini semakin rumit karena kelompok proksi dan serangan lintas batas yang memicu respons militer Pakistan, termasuk serangkaian serangan udara yang menurut klaim Islamabad menargetkan pemimpin kelompok bersenjata. Pakistan menegaskan haknya untuk membalas ketika wilayahnya diserang dan memperingatkan tidak akan membatasi operasi ke lokasi tertentu saja.

 

Untuk menjamin keberlangsungan gencatan senjata, kedua negara sepakat melanjutkan pembicaraan dan merencanakan pertemuan lanjutan di Istanbul pada 25 Oktober untuk menyusun mekanisme penegakan kesepakatan yang lebih konkret.