DPD Desak Presiden Prabowo Tuntaskan Konflik Bersenjata Papua

RADARLAMBARBACAKORAN.CO–Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menuntaskan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap nasib masyarakat pengungsi yang menderita di hutan dan tempat pengungsian akibat kekurangan makanan, minuman, obat-obatan, dan tempat tinggal layak.

 

Filep, yang juga menjabat Sekretaris MPR for Papua, menyebut situasi keamanan yang tidak stabil telah mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat sipil dan menyebabkan banyak korban jiwa. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian penuh untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi serta menyelesaikan penyebab konflik.

 

Senator Filep juga menyinggung sensitivitas pemerintah dalam konteks dukungan Indonesia untuk Palestina melalui lahan investasi pertanian seluas 15.000 hektare. Menurutnya, perhatian terhadap pengungsi di Papua harus setara dengan perhatian terhadap isu kemanusiaan lainnya.

 

Eskalasi konflik di Papua kembali meningkat beberapa waktu terakhir. Pada pertengahan Oktober 2025, kontak tembak antara TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menyebabkan 14 korban jiwa. Peristiwa serupa terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dan di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, terjadi penganiayaan dan intimidasi terhadap relawan LP3BH saat memberikan bantuan kemanusiaan.

 

Filep mengaku prihatin terhadap kondisi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di pengungsian yang pendidikan dan keselamatannya terhambat. Ia menilai hal ini dapat mengganggu masa depan pendidikan anak-anak Papua serta keselamatan masyarakat pengungsi di hutan.

 

Sebagai wakil daerah Papua Barat, Filep mendukung Komnas HAM mengecam kekerasan bersenjata yang menyebabkan korban jiwa dan menyerukan evaluasi pendekatan penanganan masalah Papua. Ia berharap, seperti penyelesaian masalah Aceh, Papua juga segera mendapat rasa keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Senator Filep menegaskan semua pemangku kepentingan harus mengedepankan dialog dan penyelesaian damai agar kekerasan dan pelanggaran HAM tidak berulang.