DPRD Soroti Polemik PDAM Limau Kunci

WAYTENONG– Polemik terkait buruknya layanan dan jaringan air bersih PDAM Limau Kunci kembali mencuat. Hampir di seluruh wilayah Lampung Barat, masyarakat mengeluhkan pasokan air yang tidak maksimal dan kerap macet. Kondisi ini memicu berbagai kritik dari publik hingga menjadi perhatian serius sejumlah tokoh daerah.

Direktur PDAM Limau Kunci, Donna Sorenti Moza, sebelumnya menyatakan bahwa persoalan jaringan tidak akan membaik tanpa adanya langkah perbaikan dari Pemkab Lambar. Menurutnya, sebagian besar jaringan yang bermasalah membutuhkan pembenahan besar yang tidak dapat ditangani secara internal oleh PDAM.

Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari Ketua Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (FKPPM) Lampung Barat, Anton Hilman. Ia menilai direktur seharusnya mengambil langkah strategis, jika memang justru yangbterdmpak dari kondisi yang terjadi.

“Jika tidak mampu, sebaiknya mundur daripada menjadi tumpuan masalah PDAM yang semakin semrawut,” tegas Anton. 

Bahkan, ia mengusulkan agar PDAM dibubarkan dan diubah menjadi unit usaha Pokmas di tiap kecamatan yang memiliki jaringan air bersih.

Sorotan juga datang dari anggota DPRD Lampung Barat Fraksi PKS, Harun Roni, yang memberikan penilaian lebih teknis. Ia menegaskan bahwa persoalan pelayanan air tidak normal terjadi hampir di seluruh kecamatan, bukan hanya di Padangtambak, Way Tenong.

Menurut Harun, Pemkab Lambar selama ini sudah berperan sesuai porsinya dengan memberikan dukungan dan bantuan anggaran setiap tahun untuk kebutuhan PDAM.

Karena itu, ia menilai seharusnya manajemen PDAM—terutama direktur—proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, mengingat sebagian besar jaringan PDAM saat ini merupakan bantuan pusat di masa lalu.

Harun juga menyoroti lemahnya inisiatif manajemen dalam mengelola pendapatan. Meski bersifat pelayanan dan tidak memberikan PAD kepada daerah, pendapatan PDAM dari pelanggan sebenarnya cukup besar.

“Di Unit Way Tenong saja, dari sekitar 3.000 pelanggan, setengahnya rutin membayar. Pendapatan unit itu mencapai sekitar Rp40 juta. Jika dikalkulasi seluruh wilayah, jumlahnya sangat besar dan cukup untuk menutupi kebutuhan operasional,” jelasnya.

Namun, menurut Harun, persoalan muncul ketika setiap kali terjadi kerusakan, PDAM justru bergantung pada suntikan dana dari pemda. Hal ini menunjukkan lemahnya kreativitas dan manajemen internal.

“Ini akibat direktur yang direkrut secara dipaksakan dan tidak sesuai kompetensi. Zaman direktur sebelumnya, masalah seperti ini tidak terjadi,” kritiknya.

Harun berharap direktur PDAM saat ini dapat bercermin dan menata ulang manajemen secara profesional. Ia menegaskan, posisi direktur bukan soal siapa yang menjabat, melainkan soal kemampuan memimpin dan memperbaiki layanan air bersih bagi masyarakat Lampung Barat. (rinto/nopri)