Konflik PBNU Memanas, Gus Yahya Dorong Muktamar

RADARLAMBARBACAKORAN.CO– Polemik kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin meruncing setelah jajaran Syuriyah menyatakan Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum. Ketegangan bermula dari tudingan terkait kedekatan Yahya dengan komunitas Israel serta persoalan tata kelola keuangan organisasi yang dijadikan dasar permintaan agar ia mundur dari jabatan.

Sejak keputusan Syuriyah itu dipublikasikan pada 21 November 2025, situasi internal PBNU terus menghangat. Yahya menilai proses tersebut tidak memenuhi ketentuan organisasi dan menyatakan bahwa dirinya belum diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan atas tudingan yang beredar. Ia menegaskan seluruh keberatan dapat ia pertanggungjawabkan apabila forum resmi organisasi membuka ruang klarifikasi.

Surat edaran yang diterbitkan pada 25 November 2025 semakin memicu perdebatan. Dokumen itu menyatakan Yahya tidak lagi berwenang menggunakan atribut Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025. Yahya menolak keputusan tersebut dan menilai surat yang beredar belum memenuhi standar administrasi serta tidak dapat dianggap sah.

Di tengah panasnya situasi, Yahya melakukan rotasi sejumlah pengurus Tanfidziyah pada 28 November 2025. Pergeseran struktur ini menunjukkan bahwa kubunya masih menjalankan fungsi kepengurusan sambil menegaskan posisi bahwa pemberhentian dirinya bukan keputusan final.

Yahya memandang bahwa penyelesaian konflik hanya dapat dilakukan melalui muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi di lingkungan NU. Menurutnya, masa kepengurusan tidak dapat dihentikan secara sepihak di tengah periode berjalan karena akan mengganggu stabilitas struktur organisasi. Ia mengingatkan bahwa konsistensi terhadap aturan organisasi adalah kunci menjaga integritas kelembagaan PBNU hingga level paling bawah.

Situasi ini membuat PBNU berada pada fase krusial, di mana berbagai pihak menunggu kepastian mekanisme konstitusional yang akan menentukan arah kepemimpinan organisasi besar tersebut. Muktamar diyakini menjadi momentum paling ideal untuk merumuskan langkah penyelesaian sekaligus memastikan keberlangsungan struktur kepengurusan PBNU secara utuh.