Peringatan Hari Disabilitas, Disnaker Sebut Pekerja Difabel Bandar Lampung Belum Terserap Maksimal

Reporter: Rlmg |

Editor: |

Rabu , 03 Dec 2025 - 17:11

Ia menegaskan bahwa regulasi yang mengatur hak kerja penyandang disabilitas sudah jelas, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

“Masih banyak diskriminasi yang kami rasakan. Aturannya jelas, tapi realisasinya belum terlihat,” ujarnya.

Selain minimnya keterlibatan di sektor ketenagakerjaan, Edi turut menyoroti buruknya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik.

Ia mencontohkan jalur khusus tunanetra yang seharusnya menjadi fasilitas pokok justru kerap tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

“Jalur khusus tunanetra, misalnya, kerap terhalang pedagang kaki lima,” katanya.

Edi menyebutkan bahwa hingga kini baru sekitar 40 persen amanat Peraturan Daerah mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menuju kota inklusif masih membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. (*)

peringatan hari disabilitas, disnaker sebut pekerja difabel bandar lampung belum terserap maksimal                            radar lambar — hari disabilitas internasional (international day of persons with disabilities/idpd) yang diperingati setiap 3 desember menjadi momentum global untuk memperkuat kesadaran mengenai hak, kesetaraan, dan inklusi bagi seluruh penyandang disabilitas.
peringatan ini kembali dimanfaatkan sebagai pengingat bahwa pelaksanaan kebijakan inklusif masih menghadapi banyak tantangan, termasuk di kota bandar lampung.
pada peringatan hari disabilitas internasional tahun ini, dinas tenaga kerja (disnaker) kota bandar lampung mengungkapkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas di sektor swasta masih jauh di bawah target minimal satu persen sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 8 tahun 2016.
hingga juli 2024, hanya 24 pekerja disabilitas yang tercatat direkrut oleh 17 perusahaan, padahal terdapat sekitar 100 perusahaan industri besar dan sedang yang diwajibkan memenuhi kuota tersebut.
perwakilan disnaker kota bandar lampung, yusman, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah penegakan lebih tegas pada tahun mendatang.
“tahun depan akan kita keluarkan aturan penegakan. 2026 betul-betul kita tegakkan. tahun lalu ada beberapa yang sudah melaksanakan undang-undang nomor 8 tahun 2016, tapi sebagian masih belum,” ujarnya usai deklarasi perkumpulan disabilitas kota (pdk) bandar lampung, senin 02 desember 2025.
yusman menambahkan bahwa rendahnya angka serapan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya karena sebagian perusahaan belum menyampaikan laporan ketenagakerjaan secara lengkap.
ia memperkirakan jumlah pekerja disabilitas yang aktif bekerja lebih tinggi dari angka yang tercatat.
“mungkin sekitar 50-an lebih lah ya. yang terdaftar kadang-kadang enggak terdaftar juga,” katanya.
menurutnya, disnaker akan memperkuat pemantauan dan sosialisasi agar perusahaan memahami dan menjalankan kewajiban pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas.
“kita akan monitoring itu dan kita akan sosialisasikan tentang undang-undang tersebut agar teman-teman disabilitas bisa berkarya di kota bandar lampung,” ujarnya.
sementara itu, ketua pdk bandar lampung, edi waluyo, menilai rendahnya serapan tenaga kerja disabilitas merupakan persoalan me
menurutnya, kota bandar lampung masih memiliki pekerjaan besar untuk mewujudkan lingkungan yang benar-benar inklusif.
“kami ingin kota bandar lampung benar-benar menjadi kota inklusif. namun implementasi perda maupun undang-undang masih jauh dari maksimal,” tegas edi.
ia menegaskan bahwa regulasi yang mengatur hak kerja penyandang disabilitas sudah jelas, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan.
“masih banyak diskriminasi yang kami rasakan. aturannya jelas, tapi realisasinya belum terlihat,” ujarnya.
selain minimnya keterlibatan di sektor ketenagakerjaan, edi turut menyoroti buruknya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik.
ia mencontohkan jalur khusus tunanetra yang seharusnya menjadi fasilitas pokok justru kerap tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
“jalur khusus tunanetra, misalnya, kerap terhalang pedagang kaki lima,” katanya.
edi menyebutkan bahwa hingga kini baru sekitar 40 persen amanat peraturan daerah mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat disabilitas di kota bandar lampung.
kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menuju kota inklusif masih membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Kamis, 4 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan