Menkeu Intensifkan Sidak Pelabuhan Kebut Pembenahan Bea Cukai

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan langkah perbaikan besar-besaran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan dilakukan tanpa jeda mulai akhir 2025 hingga 2026. Ia menegaskan dirinya akan sering turun langsung ke pelabuhan untuk mengawasi aktivitas para petugas, sebagai bentuk pengawasan ketat menyusul berbagai sorotan publik terhadap kinerja DJBC.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya setelah menghadiri Rapat Kerja Tertutup dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat. Menurutnya, pengawasan di lapangan kini tidak bisa hanya mengandalkan laporan struktural. Ia bertekad memastikan langsung apakah prosedur pengawasan barang masuk dan keluar di pelabuhan berjalan sesuai aturan, terutama setelah berbagai kasus pungutan liar kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataan yang sama, Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk dipasang di perangkat teknologi informasi di seluruh pelabuhan. Sistem ini dirancang untuk memindai pola pergerakan barang, mengidentifikasi penyimpangan, serta mempersempit ruang gerak praktik nakal yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha maupun masyarakat.

Sebagai contoh, ia mengutip pembenahan pengawasan di industri rokok, di mana mesin pencacah dan penghitung produksi telah ditempatkan di sejumlah pabrik agar pergerakan rokok dapat dimonitor secara otomatis. Purbaya menyebut teknologi tersebut akan diterapkan lebih luas pada awal 2026, bahkan ditargetkan berjalan penuh pada pertengahan tahun depan. Sistem ini akan memudahkan pemerintah mendeteksi keaslian pita cukai dan mengidentifikasi produksi gelap.

Langkah tegas Purbaya bukan tanpa alasan. Dalam rapat sebelumnya pada 27 November, Purbaya telah menyampaikan secara terbuka bahwa Direktur Jenderal Bea Cukai harus berbenah dalam waktu satu tahun. Ia menyatakan citra DJBC terpuruk di mata publik, media, dan bahkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta izin langsung kepada Presiden untuk melakukan pembenahan besar-besaran hingga 2026.

Purbaya menekankan bahwa kegagalan melakukan perbaikan akan membawa konsekuensi berat. Ia menyebut kemungkinan pembekuan DJBC sebagai institusi dan merumahkan sekitar 16 ribu pegawai bila masyarakat masih tidak puas terhadap kinerja mereka. Ultimatum ini menandai keseriusan pemerintah dalam memperbaiki reputasi dan integritas lembaga yang memegang peranan penting dalam penerimaan negara tersebut.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama merespons tantangan itu dengan optimisme. Ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta saat pemusnahan barang kena cukai ilegal, Djaka menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan perbaikan dalam berbagai lini. Ia menilai langkah pertama yang harus ditempuh adalah memperbaiki kultur kerja di internal DJBC, kemudian memperkuat kinerja pengawasan terutama di pelabuhan dan bandara.

Djaka juga memahami bahwa masyarakat masih menyimpan persepsi negatif terhadap Bea Cukai. Ia mengatakan upaya perubahan akan dilakukan secara bertahap tetapi konsisten, dengan dukungan publik sebagai unsur penting keberhasilannya.

Rangkaian langkah yang ditempuh pemerintah ini menandai fase baru pembenahan di sektor kepabeanan. Dalam konteks penerimaan negara, kepercayaan publik, dan stabilitas perdagangan internasional, perombakan DJBC menjadi isu strategis yang akan menentukan arah kebijakan fiskal dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berharap teknologi pengawasan modern, sidak intensif, serta pembenahan kultur organisasi mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bea Cukai.(*/edi)