Pemeriksaan Berlanjut, APIP Panggil 14 Orang Terkait Dugaan Camat Lumbok Seminung Main Proyek

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Selasa , 24 Oct 2023 - 20:40

Foto Dok--

Radar Lambar - Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Lampung Barat telah melakukan pemanggilan terhadap 14 orang, sebagai pihak terkait dalam proses pemeriksaan Camat Lumbok Seminung perihal dugaan keterlibatannya dalam proyek pemasangan batu dengan mortar (talud) bersumber dana instruksi presiden (Inpres).

14 orang yang hadir memenuhi panggilan inspektorat pada Senin (23 Oktober 2023) lalu itu ialah pihak rekanan, sub-kontraktor, penyedia material, aparatur pekon, pegawai kecamatan serta sejumlah perwakilan masyarakat.

Inspektur Lambar Ir Sudarto melalui Irban V Puguh Sugandhi menerangkan, pemanggilan terhadap 14 orang tersebut dilakukan untuk melengkapi proses pemeriksaan.

"Kami (APIP Inspektorat) sudah memanggil 14 orang. Mereka hadir dan memberikan keterangannya mulai Pukul 10:00 WIB sampai pukul 13:30 WIB di Kantor Inspektorat Lambar," kata Puguh.

Puguh mengatakan, dalam pemeriksaan itu pihaknya mengajukan sebanyak 5 hingga 7 pertanyaan seputar persoalan tersebut, mulai dari penjelasan terkait jabatan, pekerjaan serta kewenangan. Kemudian, berkaitan semua hal yang diketahui dan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

"Disamping memberikan keterangan, mereka juga kita mintai penjelasan atas bukti-bukti dokumen yang diberikan oleh mereka kepada APIP," jelas Puguh.

Disinggung terkait langkah pemeriksaan lebih lanjut, Puguh mengaku APIP akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Camat Lumbok Seminung, Erwin Adriansyah untuk mengambil keterangan yang akan dituangkan dalam dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK).

"Untuk pemanggilan Camat Lumbok Seminung ini kita jadwalkan setelah kami selesai mempelajari semua keterangan dari 14 orang tersebut," tutup Puguh.

Untuk diketahui, sebelumnya Kepolisian Resort (Polres) Lampung Barat diam-diam-diam telah memeloti perihal beberapa dugaan dalam pelaksanaan pembangunan talud bersumber dana Inpres tahun 2023 di ruas jalan Pagar Dewa-Lombok, yang dalam hal ini disinyalir ada keterlibatan Camat Lumbok Seminung Erwin Ardiansyah Putra.

Kasatreskrim Polres Lampung Barat Iptu. Juherdi Sumandi, SH., mendampingi Kapolres AKBP Heri Sugeng Priyantho, SIK, MH., dikonfirmasi Selasa (17 Oktober 2023) mengaku pihaknya belum melakukan penyelidikan terkait dengan beberapa dugaan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

”Kalau (penyelidikan) belum-lah, kan pihak APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) atau Inspektorat Lampung Barat melakukan pemeriksaan, kemudian dewan (DPRD) juga sudah menggelar hearing dan memanggil yang bersangkutan, jadi kita tunggu hasilnya seperti apa,” ungkap Juherdi.

Ketika hasil audit yang dilakukan APIP maupun hasil hearing DPRD ternyata memang ditemukan adanya unsur pidana dalam masalah tersebut, kata Juherdi, maka pihaknya tentu akan menindaklanjutinya.

”Kalau nanti hasilnya ternyata ada unsur pidananya, akan kami tindak lanjuti. Tetapi kalau kalau menurut APIP tidak ada, tentu kami menghormati itu. Begitu juga dengan hasil hearing di DPRD seperti apa,” kata dia.

Sayangnya, Juherdi enggan mengomentari perihal beberapa dugaan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk penggunaan material khususnya batu dari galian c ilegal yang pada hearing bersama DPRD, Camat Lumbok Seminung Erwin Ardiansyah Putra mengakuinya.

pemeriksaan berlanjut, apip panggil 14 orang terkait dugaan camat lumbok seminung main proyek                            radar lambar - aparatur pemeriksa internal pemerintah (apip) inspektorat lampung barat telah melakukan pemanggilan terhadap 14 orang, sebagai pihak terkait dalam proses pemeriksaan camat lumbok seminung perihal dugaan keterlibatannya dalam proyek pemasangan batu dengan mortar (talud) bersumber dana instruksi presiden (inpres).
14 orang yang hadir memenuhi panggilan inspektorat pada senin (23 oktober 2023) lalu itu ialah pihak rekanan, sub-kontraktor, penyedia material, aparatur pekon, pegawai kecamatan serta sejumlah perwakilan masyarakat.
inspektur lambar ir sudarto melalui irban v puguh sugandhi menerangkan, pemanggilan terhadap 14 orang tersebut dilakukan untuk melengkapi proses pemeriksaan.
"kami (apip inspektorat) sudah memanggil 14 orang. mereka hadir dan memberikan keterangannya mulai pukul 10:00 wib sampai pukul 13:30 wib di kantor inspektorat lambar," kata puguh.
puguh mengatakan, dalam pemeriksaan itu pihaknya mengajukan sebanyak 5 hingga 7 pertanyaan seputar persoalan tersebut, mulai dari penjelasan terkait jabatan, pekerjaan serta kewenangan. kemudian, berkaitan semua hal yang diketahui dan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
"disamping memberikan keterangan, mereka juga kita mintai penjelasan atas bukti-bukti dokumen yang diberikan oleh mereka kepada apip," jelas puguh.
disinggung terkait langkah pemeriksaan lebih lanjut, puguh mengaku apip akan kembali melakukan pemanggilan terhadap camat lumbok seminung, erwin adriansyah untuk mengambil keterangan yang akan dituangkan dalam dokumen berita acara permintaan keterangan (bapk).
"untuk pemanggilan camat lumbok seminung ini kita jadwalkan setelah kami selesai mempelajari semua keterangan dari 14 orang tersebut," tutup puguh.
untuk diketahui, sebelumnya kepolisian resort (polres) lampung barat diam-diam-diam telah memeloti perihal beberapa dugaan dalam pelaksanaan pembangunan talud bersumber dana inpres tahun 2023 di ruas jalan pagar dewa-lombok, yang dalam hal ini disinyalir ada keterlibatan camat lumbok seminung erwin ardiansyah putra.
kasatreskrim polres lampung barat iptu. juherdi sumandi, sh., mendampingi kapolres akbp heri sugeng priyantho, sik, mh., dikonfirmasi selasa (17 oktober 2023) mengaku pihaknya belum melakukan penyelidikan terkait dengan beberapa dugaan dalam pelaksanaan proyek  tersebut.
”kalau (penyelidikan) belum-lah, kan pihak apip (aparatur pengawas internal pemerintah) atau inspektorat lampung barat melakukan pemeriksaan, kemudian dewan (dprd) juga sudah menggelar hearing dan memanggil yang bersangkutan, jadi kita tunggu hasilnya seperti apa,” ungkap juherdi.
ketika hasil audit yang dilakukan apip maupun hasil hearing dprd ternyata memang ditemukan adanya unsur pidana dalam masalah tersebut, kata juherdi, maka pihaknya  tentu akan menindaklanjutinya.
”kalau nanti hasilnya ternyata ada unsur pidananya, akan kami tindak lanjuti. tetapi kalau kalau menurut apip tidak ada, tentu kami menghormati itu. begitu juga dengan hasil hearing di dprd seperti apa,” kata dia.
sayangnya, juherdi enggan mengomentari perihal beberapa dugaan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk penggunaan material khususnya batu dari galian c ilegal yang pada hearing bersama dprd, camat lumbok seminung erwin ardiansyah putra mengakuinya. 
bahkan ia turut menjual material batu sebanyak 200 kubik kepada sub kontraktor.
”kami belum sejauh itu, nanti saja tunggu hasil apip dan dprd, kalau ada unsur pidananya baru bisa kami tindaklanjuti,” kata dia lagi.
seperti diberitakan, pelaksanaan proyek pemasangan talud pada kegiatan peningkatan struktur dan rehabilitasi jalan pagar dewa-lumbok seminung diduga melibatkan oknum asn yang merupakan pejabat camat lumbok seminung.
adanya dugaan keterlibatan oknum asn itu diungkapkan sejumlah pekerja di lokasi.  
“iya pembangunan talud ini punya udo erwin, pak camat. kalau total panjangnya. sekitar dua kilometer, tapi kami gak tahu apa dia semua yang kerjakan atau sebagian saja karena ini ada dua sisi, kiri dan kanan,” singkat dia.
disisi lain, menurut sumber salah satu pekerja galian c penyuplai material batu di lokasi juga menyebut bahwa material batu pembangunan talud yang dikerjakan oleh camat lumbok seminung itu berasal dari galian c pribadi milik camat setempat. 
“kalau proyek talud yang dikerjakan oleh pak camat itu batu-nya dari dia sendiri. dia punya pangkalan batu sendiri,” ungkap sumber.
sementara, menjawab isu yang berkembang itu, erwin ardiansyah memberikan klarifikasi dengan membeberkan sejumlah bukti. 
bukti tersebut ialah surat perintah kerja dari pihak pt suci karya budinusa kepada sub-kontraktor atas nama robi andeska dengan nomor spk-03/proyek-09/subanus/bdl/viii/2023 yang ditandatangani oleh general superintendent hermawan eka permana s.t., selaku pimpinan proyek, dan robi andeska sebagai pelaksana atau sub-kontraktor tertanggal pada 3 agustus 2023.
dalam pernyataannya, erwin ardiansyah menyebut bahwa dirinya tidak terlibat atau bukan merupakan pelaksana dari proyek pembangunan pasangan talud dana inpres tersebut. 
“semoga (spk) ini bisa menjawab isu yang berkembang, saya tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. spk ini ditandatangani oleh pelaksana atau sub-kontraktor atas nama robi andeska langsung dengan pihak pt subanus,” kata erwin.
terkait adanya keterangan para pekerja lapangan yang menyebut bahwa proyek pasangan talud itu milik camat, menurutnya itu terjadi lantaran empat unit mobil angkutan miliknya disewa oleh pihak sub-kontraktor untuk mobilisasi pelaksanaan proyek talud di wilayah itu.
“jadi saya anggap wajar ketika nama saya disebut, karena para pekerja itu kebanyakan orang lumbok dan mereka melihat mobil saya yang dipakai, mungkin karena itu mereka mengira proyek saya,” jelasnya.
disamping soal proyek, erwin juga menerangkan terkait galian c miliknya yang sebelumnya di amini-nya lantaran belum mengantongi izin.
“jadi soal galian c itu, seperti di awal memang belum ada izin. tapi saya rasa hampir semua galian c memang belum berizin. dan saya ambil batu dari kebun itu baru semenjak adanya proyek ini, saya pikir sah-sah saja berjualan. apalagi karena banyaknya batu membuat kebun saya itu tidak bisa ditanami,” kata dia.
disinggung lebih jauh mengenai dampak lingkungan akibat aktivitas galian c tersebut, dirinya menyebut aktivitas pengambilan batu itu tidak membawa dampak terhadap lingkungan.
“kalau membahas mengenai dampak lingkungan bisa saya pastikan tidak ada dampak, karena lokasi kebun saya itu daerah datar, bukan wilayah perbukitan yang digali yang bisa berdampak pada longsor, jadi silahkan saja di cek,” imbuhnya.*