Radarlambar.bacakoran.co- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada para hacker untuk tidak menyerang server yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Permintaan ini disampaikan Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Dukcapil sekaligus Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, juga hadir secara virtual.
“Hingga saat ini, tampaknya server Dukcapil belum pernah berhasil ditembus. Namun, saya tidak mengajak hacker untuk menyerang. Mohon, jangan ada yang melakukannya,” ungkap Tito.
Tito menjelaskan bahwa pentingnya data kependudukan menjadi alasan di balik permintaannya agar server Dukcapil tidak diserang.
Dia menyoroti bahwa digitalisasi sistem pemerintahan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Salah satu elemen penting dalam digitalisasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tito menekankan perlunya infrastruktur yang kuat agar proses digitalisasi dapat berjalan dengan baik.
“Kami sangat fokus memperkuat infrastruktur TI Dukcapil dalam waktu cepat. Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan, karena jika kami terburu-buru meluncurkan sistem ini tanpa dukungan yang kuat, maka akan mengalami masalah,” tambahnya.
Tito juga menekankan bahwa infrastruktur pusat data, kapasitas penyimpanan yang aman, jaringan internet cepat, dan sistem keamanan siber yang handal sangat diperlukan.
“Kapasitas bandwidth harus cukup lebar untuk kelancaran lalu lintas data. Yang tak kalah penting adalah keamanan siber agar tidak ada peretasan,” jelasnya.
“Data cadangan kami di Batam masih didukung oleh Inafis Polri, namun seharusnya kami memiliki cadangan data dan kapasitas penyimpanan sendiri,” imbuhnya.
Dia menambahkan bahwa server Dukcapil sudah berada dalam kondisi baik dan siap untuk menghadapi ancaman peretasan, meskipun meminta agar hacker tidak mencoba menyerang. “Kami percaya diri, tetapi harapannya jangan sampai diserang,” kata Tito.
Meskipun Tito menyebutkan bahwa server Dukcapil belum pernah dibobol, data kependudukan diduga telah bocor dan diperjualbelikan di internet pada tahun 2023. Pada saat itu, hacker berhasil mengakses data sensitif, termasuk nama ibu kandung, yang sering digunakan sebagai langkah keamanan untuk akses layanan perbankan dan lainnya.
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menyatakan bahwa kebocoran ini terjadi setelah menganalisis data yang dibagikan oleh hacker dengan identitas RRR.
Sebelumnya, server Dukcapil juga pernah mengalami serangan pada tahun 2021, di mana hacker berhasil membobol server dari empat daerah.
Pada saat itu, Zudan Arief Fakrullah, yang menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, mengakui bahwa kurangnya pengamanan data menjadi penyebab kebocoran tersebut.