Mendagri Gagas Sambungan Pulau Lewat Jalan Bawah Tanah

Radarlambar.bacakoran.co – Gagasan besar kembali muncul dari pemerintah pusat, kali ini dari Kementerian Dalam Negeri. Menteri Tito Karnavian menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur merata, tak hanya berfokus di wilayah perkotaan. Ia menegaskan bahwa seluruh daerah, termasuk kabupaten dan pelosok, memiliki hak yang sama atas pembangunan nasional.

 

Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi dan ratusan kabupaten, menurutnya, tak bisa hanya bertumpu pada kemajuan kota-kota besar. Jika pembangunan tak merata, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial antardaerah. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperhatikan sebaran proyek infrastruktur secara menyeluruh.

 

Beberapa sektor prioritas yang dinilai krusial antara lain penyediaan sumber air, akses transportasi, dan jaringan jalan. Air disebut sebagai elemen vital dalam keberlangsungan hidup dan aktivitas masyarakat. Selain itu, sistem transportasi yang terintegrasi antara darat, laut, dan udara menjadi kunci untuk mendorong konektivitas nasional, terutama mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi besar.

 

Tito juga menyoroti pentingnya transportasi udara sebagai moda tercepat dan paling efisien untuk menghubungkan pulau-pulau di tanah air. Namun, ia menyadari bahwa sistem ini memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat seperti bandar udara, industri aviasi, hingga fasilitas penunjang di daratan.

 

Menariknya, ia juga memunculkan ide visioner: pembangunan jalur bawah tanah antarpulau. Meniru konsep yang sudah lebih dulu diterapkan di negara lain seperti Inggris dan Prancis, atau China dan Hong Kong, Tito menilai potensi pembangunan jalan bawah laut di Indonesia sangat terbuka, meski diakui akan membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, serta waktu panjang untuk merealisasikannya.

 

Gagasan tersebut bukan semata demi efisiensi perjalanan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat ketahanan wilayah. Infrastruktur seperti bendungan, sistem imigrasi, hingga jaringan logistik dinilai vital dalam menjaga ketersediaan pangan, pengendalian iklim, serta distribusi barang secara merata ke seluruh penjuru negeri.

 

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap pembangunan tak hanya menjadi simbol kemajuan kota, tapi juga sebagai jembatan kemakmuran bagi seluruh wilayah Indonesia. (*/rinto)