Radarlambar.bacakoran.co-Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan pemeriksaan terhadap stok beras di Gudang Bulog Sunter Timur, yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pada Senin, 4 November 2024, Zulkifli Hasan tiba di lokasi sekitar pukul 11.12 WIB, didampingi oleh Wahyu Suparyono selaku Direktur Utama Perum Bulog dan Marga Taufiq yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.
Dalam kegiatan tersebut, Zulhas langsung memeriksa jumlah beras di gudang pertama sebelum melanjutkan untuk meninjau teknologi pengolahan beras yang digunakan oleh Perum Bulog.
Hasil dari kunjungan tersebut menunjukkan bahwa stok beras di dalam negeri berada dalam kondisi yang aman.
Perum Bulog saat ini memiliki pasokan sebanyak 1,6 juta ton, dan pemerintah menargetkan agar CBP mencapai 2 juta ton.
"Minimum stok yang kita harapkan pada akhir tahun adalah 2 juta ton. Saat ini, untuk area Jakarta-Banten terdapat 140 ribu ton, dan Bulog memiliki 1.508 gudang dengan total kapasitas 4 juta ton. Dengan demikian, pasokan beras aman dan mencukupi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan beras cukup, terutama dengan adanya program intensifikasi sawah baru," ungkap Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur.
Zulkifli Hasan juga menjelaskan tentang kuota impor beras tahun ini, yang tersisa sebesar 850 ribu ton dari total kuota yang ditetapkan sebesar 3,6 juta ton.
"Sisa impor saat ini adalah 1 juta ton, di mana 150 ribu ton sudah masuk. Masih tersisa 850 ribu ton. Kami sebelumnya berupaya melakukan kesepakatan antara pemerintah dengan pemerintah (G to G) dengan India, namun mereka lebih memilih model bisnis antar perusahaan (B to B). Dari total kuota impor yang ditetapkan, 150 ribu ton sudah diterima, sehingga yang tersisa adalah 850 ribu ton," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menambah kuota impor beras baru, sehingga sisa yang dibahas merupakan bagian dari kuota yang telah ditentukan sebelumnya.
"Tidak ada rencana untuk melakukan impor tambahan. Ini bukan tentang impor baru, melainkan pelaksanaan dari kuota yang sudah ada," tambahnya.(*)