Radarlambar.bacakoran.co – Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi penyelesaian data tunggal untuk penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang ditargetkan rampung pada 2024.
Data ini akan menjadi acuan utama dalam program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa data yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) telah diserahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2024.
"Kami berharap data ini bisa segera diselesaikan, karena saat ini BPS sedang mengkonsolidasikan data dan melakukan sosialisasi untuk proses selanjutnya," ujar Budiman dalam konferensi pers yang digelar di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).
Proses pengumpulan data melibatkan berbagai instansi, seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), serta Kementerian Sosial. Selain itu, data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) juga menjadi bagian dari data tunggal ini.
Dengan adanya data terpadu, program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan oleh 27 kementerian di Kabinet Merah Putih akan lebih terarah dan efektif.
Budiman menambahkan bahwa saat ini pemerintah telah memiliki 154 program untuk mengatasi kemiskinan, yang akan disinkronkan dengan data tunggal ini. "Data yang sudah terkumpul di BPS ini akan menjadi bahan dasar yang akan dipadu-padankan untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam pengentasan kemiskinan," tegasnya.
Namun, meski data sudah terkumpul, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan data tunggal tersebut akan selesai. "Kami sedang memprosesnya dan akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan data tunggal ini," ujar Winny, sapaan akrab Amalia.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, berharap data ini dapat selesai pada akhir tahun 2024 agar dapat digunakan dalam program bansos pada 2025. Gus Ipul sebelumnya juga mengungkapkan bahwa data tunggal ini akan diberi nama *Data Tunggal Sosial Ekonomi*, yang akan menjadi referensi utama dalam berbagai kebijakan sosial.
Proses penyusunan data tunggal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi bantuan dan meningkatkan akurasi dalam penargetan penerima manfaat, sehingga program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan berdampak lebih besar bagi masyarakat.(*)